NEWS
-
Muncul Data Pemicu di Sistem, KPP Kirim Petugas Cek Kepatuhan Usaha WP
Kepatuhan pajak menjadi salah satu fokus perbaikan yang dilakukan pemerintah. Melalui unit vertikalnya, Ditjen Pajak (DJP) terus berupaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya. KPP Madya Denpasar misalnya, mengirimkan beberapa account representative (AR)-nya untuk mengecek kegiatan usaha salah satu wajib pajak. Tindakan ini dilakukan sebagai respons dari munculnya data pemicu pada sistem perpajakan DJP. […]
-
Pemblokiran Steam, Pengamat Pertanyakan Kemenkeu yang Pungut Pajak dari Perusahaan Tak Terdaftar
Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio mempertanyakan nasib platform Steam yang baru-baru ini diblokir oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) karena belum mendaftar. Padahal di sisi lain, platform game ini telah ditunjuk Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebagai pemungut pajak digital. Lebih tepatnya sejak 1 Desember 2020, Steam ditunjuk oleh Kemenkeu menjadi salah satu pemungut Pajak Pertambahan Nilai […]
-
Utang Tak Dilunasi, Tanah Seluas 650 Meter Persegi Disita Kantor Pajak
KPP Pratama Magelang melakukan penyitaan aset miliki wajib pajak di Desa Kalinegoro Mertoyudan Kabupaten Magelang pada 28 Juli 2022. Aset yang disita berupa sebidang tanah dengan luas 650 meter persegi. Kepala Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan (P3) KPP Pratama Magelang Joko Sulistantyo mengatakan penyitaan dilakukan lantaran utang pajak senilai Rp313 juta tak kunjung dilunasi oleh […]
-
Buat Faktur Pajak, DJP Sarankan PKP untuk Langsung Upload
KPP Pratama Depok Sawangan mengadakan kegiatan edukasi pajak terhadap 40 wajib pajak berstatus pengusaha kena pajak (PKP) perihal ketentuan faktur pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Dirjen Pajak No. PER-03/PJ/2022. Penyuluh Pajak KPP Pratama Depok Sawangan Rendy Brayen Latuputty mengatakan faktur pajak yang diterbitkan PKP wajib diunggah (upload) untuk mendapat persetujuan (approval) dari Ditjen Pajak (DJP). […]
-
Kemenkeu: Tak akan Ada Program Pengampunan Pajak Lagi
JAKARTA – Pemerintah menegaskan tidak akan lagi mengadakan program pengampunan pajak seperti program pengungkapan sukarela (PPS). Sebab, pemerintah tidak ingin menciptakan mentalitas wajib pajak yang tidak baik. Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo mengatakan pemerintah berhasil mengumpulkan Pajak Penghasilan (PPh) senilai Rp 61,01 triliun dari 247,91 ribu wajib pajak dari PPS yang dilaksanakan sepanjang awal Januari […]
WA only