NEWS
-
PPN 12 persen, paket stimulus dan dampak terhadap ekonomi
Jakarta. Rencana kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen resmi dilanjutkan oleh Pemerintah. Tarif ini bakal berlaku mulai 1 Januari 2025. Bersamaan dengan itu, Pemerintah menyiapkan paket stimulus ekonomi yang menyasar enam aspek, yakni rumah tangga, pekerja, UMKM, industri padat karya, mobil listrik dan hibrida, serta properti. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut […]
-
Petisi Minta Pemerintah Batalkan PPN 12% Diteken 95 Ribu Orang
Muncul petisi meminta pemerintah segera membatalkan kenaikan PPN. Petisi ini sudah ditandatangani oleh 95 ribu orang lebih. Dilihat, Kamis (19/12/2024), petisi ini dimulai oleh akun atas nama ‘Bareng Warga’. Petisi yang diberi judul ‘Pemerintah, Segera Batalkan Kenaikan PPN!’ itu dimulai sejak 19 November 2024. Pukul 09.16 WIB petisi ini sudah ditandatangani 95.284 orang. Petisi ini […]
-
Mengenal Beras Premium yang Akan Jadi Sasaran PPN 12 Persen
Beras premium menjadi salah satu komoditas yang akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen mulai 2025. Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan beras premium dikenakan PPN 12 persen karena lebih banyak dikonsumsi orang kaya. Karena itu, ia yakin pengenaan PPN terhadap beras premium tak akan mengganggu masyarakat. “Ya saya kira nggak, yang kebutuhan masyarakat umum […]
-
Ratusan personel amankan aksi tolak PPN 12 persen di Istana Negara
Kepolisian mengerahkan sedikitnya 820 personel gabungan guna mengamankan aksi menolak kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen di Istana Negara, Jakarta Pusat. “Dalam rangka pengamanan aksi, sekaligus menyerahkan petisi warga yang menolak kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen di Istana Negara dan sekitar, kami melibatkan 820 personel gabungan,” kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes […]
-
Tak Disangka! Bukan Kategori Mewah, Tapi Barang Ini Kena PPN 12%
Klasifikasi barang kena pajak pertambahan nilai (PPN) yang mulai Januari 2025 terkena tarif 12% ternyata tak jadi hanya khusus barang mewah. Ini karena sistem perpajakan di Indonesia, termasuk PPN menganut single tarif terhadap barang dan jasa kena pajak. “Kita enggak menganut multitarif, Indonesia undang-undangnya, tarif PPN nya, tidak multitarif,” kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) […]
WA only