Mindblown: a blog about philosophy.
-
Industri Tumbuh 6,2% Cukai Bakal Naik
JAKARTA, Pemerintah butuh fulus lebih besar untuk membiayai perekonomian tahun depan. Tak hanya tarif pajak, pemerintah juga berencana mengerek tarif cukai, khususnya tarif cukai hasil tembakau (CHT) alias cukai rokok. Namun hingga saat ini, pemerintah masih mengkaji tarif baru cukai rokok untuk tahun depan. Biasanya, pemerintah juga mempertimbangkan target pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Adapun dalam […]
-
Iklim Usaha Kondusif untuk Tingkatkan Penerimaan Pajak
Sudah lama sekali penggunaan nomor identitas tunggal (single identity number/SIN) diwacanakan, namun sampai sekarang belum bisa terlaksana karena banyaknya kendala yang dihadapi. Selain belum adanya koordinasi antarlembaga yang selama ini menangani data kependudukan, juga karena kondisi geografis Indonesia yang sangat luas membuat banyak wilayah terpencil belum tersentuh teknologi informasi. Di negara-negara maju, SIN bukan barang […]
-
PLTU Kena Pajak Karbon, RI Setara Inggris dan Jepang
Jakarta, Pemerintah resmi mengenakan pajak untuk karbon yang dituangkan dalam UU Harmonisasi Peraturan perpajakan. Tarifnya sebesar Rp 30 per kilogram karbon dioksida ekuivalen (CO2e). Pajak karbon ini ditetapkan untuk jumlah emisi yang melebihi batasan yang ditetapkan. Untuk tahap awal di tahun 2022, pajak karbon akan diterapkan pada sektor Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batubara. Kepala […]
-
Faisal Basri Soroti Insentif Tambang: Kalau KPK Masih Seperti Dulu, Dibongkar
Jakarta – Ekonom dari Universitas Indonesia, Faisal Basri, menyoroti banyaknya insentif yang diberikan pemerintah kepada industri pertambangan atau smelter. Selama ini sektor pertambangan disebut-sebut telah menerima beberapa keringanan, seperti tax holiday hingga tax allowance. Padahal, menurut Faisal, pertambangan bukan menjadi bagian dari proyek strategis nasional (PSN). Dia pun lembaga keuangan melakukan audit terhadap pemberian kelonggaran kewajiban bagi perusahaan. “Kawasan […]
-
Ingkar Janji Jokowi, dari Tax Amnesty sampai Kereta Cepat Tanpa APBN
anji Presiden Joko Widodo alias Jokowi beberapa tahun lalu kembali menjadi sorotan masyarakat setelah terbitnya Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2015 tentang percepatan penyelenggaraan prasarana dan sana kereta cepat Jakarta – Bandung pada 6 Oktober 2021. Aturan itu mengizinkan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN dalam […]
Got any book recommendations?