Mindblown: a blog about philosophy.
-
Bea Cukai Ajak Gempur Rokok Ilegal Lewat ”Jelita Show”
LUMAJANG — Bea Cukai Probolinggo mengajak masyarakat untuk menggempur rokok ilegal lewat kegiatan sosialisasi “Jelita Show”. Jelita Show berisi tentang pemberantasan barang kena cukai ilegal di Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Radio Suara Lumajang Pemerintah Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. “Guna menekan peredaran rokok ilegal, Bea Cukai tidak hanya melakukan kegiatan operasi, namun juga mengkampanyekan gempur rokok ilegal dengan mengadakan […]
-
Diskon Pajak bagi Semua Golongan Usaha
JAKARTA. Pemerintah menebar insentif pajak bagi pelaku usaha lewat Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Tak hanya untuk usaha dengan skala besar, insentif juga menyasar pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Pertama, pengenaan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) final dengan tarif khusus sebesar 1%, 2%, atau 3% berdasarkan peredaran usaha atau omzet atas jenis barang […]
-
Optimalkan Penerimaan, Tapping Box untuk Pajak Mineral Bakal Dipasang
Pemkab Labuhanbatu, Sumatera Utara akan mulai menggunakan alat perekam transaksi (tapping box) untuk pajak mineral bukan logam dan batuan. Bupati Labuhanbatu Erik Adtrada Ritonga mengatakan pemasangan tapping box menjadi salah satu upaya optimalisasi pendapatan daerah. Menurutnya, pemasangan tapping box terasa makin mendesak seiring dengan era digitalisasi pada pengumpulan pajak daerah. “Kami harus mengikuti era digitalisasi di Labuhanbatu, jangan tertinggal […]
-
Ada Pajak Karbon, Mayoritas Pengisi Survei Bakal Kurangi Konsumsi Ini
Pengenaan pajak karbon diyakini akan dapat menurunkan konsumsi atas produk bahan bakar fosil. Hal tersebut terlihat dari hasil survei yang dilakukan bersamaan dengan debat DDTCNews periode 23 September – 11 Oktober 2021. Seperti diberitakan sebelumnya, dari jumlah pemberi komentar tersebut, sebanyak 84% menyatakan setuju dengan adanya pengenaan pajak karbon. Dari 239 pengisi survei tersebut, sebanyak 74,9% setuju dan […]
-
Berlaku Tahun Depan, Potensi Penerimaan Pajak Karbon Masih Dihitung
Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan masih menghitung nilai potensi penerimaan dari pajak karbon yang direncanakan berlaku mulai 1 April 2022. Analis Kebijakan pada Pusat Kebijakan Pendapatan Negara BKF Febri Pangestu mengatakan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) turut mengatur pengenaan pajak karbon. Meski demikian, potensi penerimaan dari pajak karbon masih dihitung. “Untuk proyeksi penerimaan pajak […]
Got any book recommendations?
WA only