Mindblown: a blog about philosophy.
-
Ada potensi tambahan Rp8 triliun dari setoran pajak orang tajir
JAKARTA, kabarbisnis.com: Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan telah disahkan oleh DPR RI, pekan lalu. Salah satu peraturan perpajakan yang dibahas pada beleid sapu jagad tersebut adalah UU Pajak Penghasilan (PPh). Pada salah satu poin substansi UU PPh, pemerintah menambah lapisan tarif PPh Orang Pribadi (OP) sebesar 35 persen untuk penghasilan di atas Rp5 miliar per tahun. Bahana Sekuritas, […]
-
Sri Mulyani Naikkan Tarif PPN Secara Bertahap
AKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan sembako, jasa kesehatan, dan jasa pendidikan tidak dikenakan pajak. Dengan demikian, dirinya memastikan bahwa tidak ada perubahan atau kenaikan harga yang memberatkan masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah. “Untuk memperkuat basis data perpajakan, dalam RUU HPP, Sembako, Jasa Kesehatan, dan Jasa Pendidikan menjadi Barang/Jasa Kena Pajak dengan pemberian fasilitas pembebasan […]
-
Sri Mulyani: Tak Ada Pajak Sembako yang Memberatkan Masyarakat Menengah Bawah
JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan sembako, jasa kesehatan dan jasa pendidikan tidak dikenai pajak. Hal ini pun menjawab soal apakah sembako hingga jasa pendidikan dikenai pajak atau tidak? “Untuk memperkuat basis data perpajakan, dalam RUU HPP, Sembako, Jasa Kesehatan, dan Jasa Pendidikan menjadi Barang/Jasa Kena Pajak dengan pemberian fasilitas pembebasan PPN. Sehingga, tidak ada perubahan […]
-
Emiten dan Bursa Saham Terimbas Beleid Pajak Baru
Kenaikan tarif PPN, tarif PPh badan batal turun hingga pajak karbon paling disorot pasar. JAKARTA. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan Rancangan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) menjadi Undang-Undang. Ada sejumlah poin dari beleid pajak ini yang berpotensi mempengaruhi kinerja emiten dan pasar saham dalam negeri (lihat tabel). Salah satunya ialah kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) […]
-
Sri Mulyani Klaim UU Pajak Terbaru Melindungi Rakyat Kecil dan UMKM
AKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menjawab pertanyaan terkait sembako, jasa kesehatan dan jasa pendidikan yang sebenarnya dikenakan pajak atau tidak. Ia menegaskan bahwa sembako, jasa kesehatan dan jasa pendidikan tidak dikenai pajak. Menkeu mengatakan, RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) disusun untuk memberikan sistem perpajakan yang berkeadilan, sehat, efektif, dan efisien untuk melindungi masyarakat menengah bawah maupun UMKM . “Untuk […]
Got any book recommendations?
WA only