Mindblown: a blog about philosophy.

  • Sri Mulyani Naikkan Tarif PPN Secara Bertahap

    Sri Mulyani Naikkan Tarif PPN Secara Bertahap

    AKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan sembako, jasa kesehatan, dan jasa pendidikan tidak dikenakan pajak. Dengan demikian, dirinya memastikan bahwa tidak ada perubahan atau kenaikan harga yang memberatkan masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah. “Untuk memperkuat basis data perpajakan, dalam RUU HPP, Sembako, Jasa Kesehatan, dan Jasa Pendidikan menjadi Barang/Jasa Kena Pajak dengan pemberian fasilitas pembebasan […]

  • Sri Mulyani: Tak Ada Pajak Sembako yang Memberatkan Masyarakat Menengah Bawah

    Sri Mulyani: Tak Ada Pajak Sembako yang Memberatkan Masyarakat Menengah Bawah

    JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan sembako, jasa kesehatan dan jasa pendidikan tidak dikenai pajak. Hal ini pun menjawab soal apakah sembako hingga jasa pendidikan dikenai pajak atau tidak? “Untuk memperkuat basis data perpajakan, dalam RUU HPP, Sembako, Jasa Kesehatan, dan Jasa Pendidikan menjadi Barang/Jasa Kena Pajak dengan pemberian fasilitas pembebasan PPN. Sehingga, tidak ada perubahan […]

  • Emiten dan Bursa Saham Terimbas Beleid Pajak Baru

    Emiten dan Bursa Saham Terimbas Beleid Pajak Baru

    Kenaikan tarif PPN, tarif PPh badan batal turun hingga pajak karbon paling disorot pasar. JAKARTA. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan Rancangan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) menjadi Undang-Undang. Ada sejumlah poin dari beleid pajak ini yang berpotensi mempengaruhi kinerja emiten dan pasar saham dalam negeri (lihat tabel). Salah satunya ialah kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) […]

  • Sri Mulyani Klaim UU Pajak Terbaru Melindungi Rakyat Kecil dan UMKM

    Sri Mulyani Klaim UU Pajak Terbaru Melindungi Rakyat Kecil dan UMKM

    AKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menjawab pertanyaan terkait sembako, jasa kesehatan dan jasa pendidikan yang sebenarnya dikenakan pajak atau tidak. Ia menegaskan bahwa sembako, jasa kesehatan dan jasa pendidikan tidak dikenai pajak. Menkeu mengatakan, RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) disusun untuk memberikan sistem perpajakan yang berkeadilan, sehat, efektif, dan efisien untuk melindungi masyarakat menengah bawah maupun UMKM . “Untuk […]

  • Sri Mulyani Pastikan Pekerja Bergaji Rp 4,5 Juta/Bulan Bebas Pajak

    Jakarta – Pemerintah resmi menambahkan fungsi Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan hadirnya Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Melalui UU tersebut, fungsi KTP bakal bergabung dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi Wajib Pajak Orang Pribadi.Jika sebelumnya Wajib Pajak Orang Pribadi wajib mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) untuk mendapatkan NPWP, kini wajib pajak […]

Got any book recommendations?


WhatsApp WA only