Mindblown: a blog about philosophy.
-
Ekonom: PPN Naik Jadi 11 Persen Berisiko Terhadap Pemulihan Ekonomi
Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira mengatakan, ada beberapa catatan membuat reformasi pajak dalam Undang-undang (UU) Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) tidak optimal. Satu di antaranya yakni cenderung kontra terhadap pemulihan ekonomi yakni terkait dengan kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) mulai 2022. “Soal PPN misalnya, tarifnya akan naik ke 11 persen sangat berisiko terhadap pemulihan ekonomi, […]
-
Amnesti Bikin Taat Pajak? Nggak Juga, Apalagi Jika Keseringan
Jakarta. Pada 2017, saat program Pengampunan Pajak tutup buku, pemerintah berjanji bahwa itu mungkin yang kali terakhir. Tidak akan ada lagi pengampunan pajak, mungkin hingga generasi mendatang. “Kau (Pengampunan Pajak) akan pergi meninggalkan diriku untuk selama-lamanya dan tidak akan pernah kembali lagi,” ujar Ken Dwijugiasteadi, Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan kala itu, dalam sebuah kesempatan […]
-
Alasan Pemerintah Beri Tax Amnesty II Ketimbang Sanksi 200%
Jakarta. Pemerintah mengaku punya alasan tersendiri untuk tidak mengenakan sanksi administrasi 200% dari pajak penghasilan (PPh) final bagi mereka yang belum melapor kekayaannya dalam pelaksanaan Tax Amnesty Jilid I. Pemerintah justru memberikan diskon PPh final bagi wajib pajak yang menjadi peserta Tax Amnesty Jilid I yang belum melaporkan seluruh kekayaannya. Hal tersebut dilakukan melalui program […]
-
Hapus Pajak Penghasilan UMKM, Pemerintah Dinilai Dengar Aspirasi Masyarakat
Kebijakan pemerintah membebaskan pajak penghasilan (PPh) untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah ( UMKM ) perseorangan dengan penghasilan di bawah Rp500 juta per tahun mendapat apresiasi. Politikus PKB Fathan Subchi menilai kegijakan tersebut merupakan keputusan tepat di saat rakyat mencoba survive akibat dampak pandemi Covid-19. “Kami di Fraksi PKB mengawal proses tersebut sejak awal. Bahkan, saat pengesahan PKB turut […]
-
Bogor Hapus Denda PBB dan 6 Jenis Pajak Lainnya Hingga Akhir 2021
Bogor. Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor memberikan insentif pemutihan atau penghapusan sanksi administrasi atas wajib pajak yang melunasi tunggakan PBB-nya. Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bogor Deni Hendana mengatakan insentif pemutihan PBB ini berlaku mulai Oktober 2021 hingga 24 Desember 2021. “Bagi yang akan membayar PBB, sampai tanggal 24 Desember nanti tidak akan kena denda. […]
Got any book recommendations?
WA only