Mindblown: a blog about philosophy.
-
Menkeu Kebut Sistem Baru Pajak Kelar Sebelum Jokowi Lengser
Jakarta, CNN Indonesia — Menteri Keuangan Sri Mulyani menargetkan pembangunan sistem inti administrasi perpajakan (core tax administration system) alias sistem baru pajak Indonesia akan selesai pada 2023 atau sebelum era kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) berakhir pada 2024. Ani, sapaan akrabnya, mengatakan target ini sudah disampaikan ke Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu Suryo Utomo agar bisa […]
-
Ekonom: Hukuman Tindak Pidana Perpajakan Harus Sentuh ‘Dalang’ dan Korporasi
Bisnis.com, JAKARTA — Hukuman atas tindak pidana perpajakan dinilai perlu ditambah agar dapat dikenakan kepada pihak yang secara tidak langsung terlibat dalam praktik tersebut. Hal itu melengkapi usulan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR agar terdapat hukuman atas tindak pidana perpajakan oleh korporasi. Ekonom dan Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai […]
-
OPINI: Urgensi Kuasa Wajib Pajak Pada RUU KUP
Dalam sebulan terakhir ini, ramai diperbincangkan tentang rencana pemerintah merevisi Undang-undang Perpajakan. Ada pertanyaan menarik, yaitu apakah revisi aturan tersebut sudah sepenuhnya melindungi masyarakat atau wajib pajak? Wacana yang banyak di ruang publik, adalah bahwa ada sejumlah pasal yang dianggap pemerintah bisa mengedepankan keadilan maupun kesetaraan. Misalnya, seputar perubahan tarif pajak maupun objeknya. Pemerintah menganggap, […]
-
Singapura Dukung Pertukaran Informasi Perpajakan
Bisnis, JAKARTA — Pemerintah Singapura menyatakan terus mendukung pertukaran informasi dengan berbagai negara untuk tujuan perpajakan. Adapun, dalam kaitan dengan program Pengampunan Pajak yang dijalankan Pemerintah Indonesia, Singapura menyatakan secara otomatis bertukar informasi rekening keuangan dengan Indonesia sebagai bagian dari komitmen terhadap standar transparansi pajak lintas batas yang disepakati secara internasional. Berikut pernyataan dari Sekretaris […]
-
Korporasi Terancam Denda Pidana Pajak
Bisnis, JAKARTA — Dewan Perwakilan Rakyat mengusulkan kepada pemerintah untuk menambah substansi mengenai denda atas tindak pidana perpajakan oleh korporasi di dalam Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kelima Atas UU No. 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Usulan itu termuat di dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kelima Atas UU No. […]
Got any book recommendations?
WA only