NEWS
-
Janji Menkeu Sri Mulyani Soal PPN 12 Persen, Simak!
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati berjanji pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 12 persen tidak akan menyasar ke kebutuhan pokok. Adapun keputusan bahwa penerapan PPN 12 persen akan berjalan sesuai ketentuan Undang-Undang yang berlaku yakni 1 Januari 2025. “Pada saat PPN 12 persen diberlakukan, barang-barang kebutuhan pokok tetap akan 0 persen PPN-nya,” kata Sri […]
-
Meski Terkontraksi 4 Persen, Kinerja PNBP Sudah Lampaui Target
Kementerian Keuangan mencatat realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sudah menyentuh Rp522,4 triliun hingga November 2024. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan realisasi PNBP tersebut setara 106,2% dari target pada APBN 2024 senilai Rp492 triliun. Meski demikian, kinerja PNBP tersebut memang masih mengalami kontraksi. “Secara year on year PNBP yang Rp522,4 triliun itu 4% kontraksi dibandingkan posisi […]
-
DJP Akan Uji Coba Coretax di Seluruh Kanwil pada 16 Desember 2024
Ditjen Pajak (DJP) akan melaksanakan uji coba coretax administration system (CTAS) di seluruh kanwil pada 16 Desember 2024. Dirjen Pajak Suryo Utomo mengatakan otoritas telah menyelesaikan operational acceptance test atas coretax di 2 kanwil DJP pada 29 November 2024. Kini, DJP tengah bersiap untuk melaksanakan uji coba ke seluruh kanwil atau initial deployment atas coretax. […]
-
PPN 12 Persen pada 2025, Sri Mulyani Pastikan Beras hingga Listrik Tak Kena Dampak
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan sejumlah kebutuhan pokok tidak terdampak kenaikan Pajak Pertambahan Nilai atau PPN jadi 12 persen mulai 2025. Menurut dia, itu jadi aspek keadilan bagi masyarakat. Dia bilang saat ini pemerintah masih melakukan finalisasi terhadap barang-barang yang akan terkena PPN 12 persen. Dia memastikan bahan pokok seperti beras hingga pemakaian listrik […]
-
Sri Mulyani Pastikan PPN 12% Hanya buat Barang Mewah
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akhirnya buka suara terkait wacana Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12% di 2025 hanya untuk barang mewah. Beberapa diskusi disebut terus dilakukan, di mana saat ini sudah dalam tahap finalisasi. “Kami sedang memformulasikan secara lebih detail karena ini konsekuensi terhadap APBN, terhadap aspek keadilan, daya beli dan dari sisi pertumbuhan ekonomi […]
WA only