Mindblown: a blog about philosophy.
-
Kebijakan Ekonomi Airlangga Saat PPKM Dinilai Tepat
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto telah mengumumkan sejumlah kebijakan pemerintah terkait PPKM, dimana ada beberapa pelonggaran, bantuan sosial dan insentif untuk dunia usaha. Pengamat ekonomi Universitas Airlangga Rahma Gafmi menilai kebijakan pelonggaran saat perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sangat tepat. Pelonggaran yang diberikan seperti menanggung Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas sewa toko atau outlet, memperbolehkan […]
-
Ini Alasan DJP Beri Tambahan Waktu Pembetulan Laporan Pajak DTP
JAKARTA– Ditjen Pajak (DJP) mendorong wajib pajak penerima insentif pajak ditanggung pemerintah (DTP) untuk memanfaatkan relaksasi waktu pembetulan laporan realisasi. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Neilmaldrin Noor mengatakan laporan realisasi insentif pajak DTP pada masa pajak Januari hingga Juni 2021 dapat dibetulkan paling lambat pada 31 Oktober 2021. “Hal ini dilakukan agar terdapat kesesuaian […]
-
Bisa Beroperasi Penuh, Utilisasi Industri Keramik Tetap Turun
Bisnis.com, JAKARTA — Industri keramik menyebut penurunan kapasitas produksi pada periode Agustus tidak bisa dielakkan lagi akibat lumpuhnya aktivitas usaha bahan bangunan sepanjang Juli 2021. Ketua Umum Asosiasi Aneka Keramik Indonesia (Asaki) Edy Suyanto mengatakan padahal sepanjang semester I/2021 lalu industri telah pulih dan mampu menjaga tingkat utilisasi di level 75 persen atau tertinggi sejak […]
-
Pengelola Pusat Perbelanjaan Minta Insentif PPN Sewa Berlaku Setahun
JAKARTA – Asosiasi Pusat Belanja Indonesia (APPBI) menyatakan kebijakan insentif pajak bagi pelaku usaha yang terpaksa tutup perlu diperpanjang dan diperluas. Ketua Asosiasi Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Alphonzus Widjaja mengatakan pemerintah sudah memberikan dukungan dalam bentuk insentif pajak bagi pemilik toko yang tutup pada periode PPKM Darurat dan level 4 di antaranya pemberian insentif PPN […]
-
Kenakan Tarif 7%, 20 Perusahaan Digital Bakal Jadi Pemungut PPN
BANGKOK – Pemerintah Thailand menyebutkan setidaknya akan ada sebanyak 20 perusahaan digital besar di luar negeri yang akan mendaftar diri sebagai pemungut pajak pertambahan nilai (PPN). Dirjen Pendapatan Ekniti Nitithanprapas mengatakan otoritas telah bersiap mengenakan PPN 7% atas transaksi layanan digital mulai 1 September 2021. Pengenaan PPN atas transaksi elektronik ini untuk menciptakan kesetaraan bagi […]
Got any book recommendations?
WA only