NEWS
-
Perhatian! ASN, TNI & Polri Ada Pesan dari Bos Pajak
Mulai tahun 2026, seluruh layanan perpajakan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan akan dilakukan melalui sistem Coretax. Oleh karena itu, semua wajib pajak harus mengaktifkan akun Coretax sebelum pergantian tahun. Aktivasi ini juga diharuskan karena masa pelaporan SPT Tahunan 2025 akan dilakukan melalui Coretax. Pelaporan dimulai pada 1 Januari 2026. Tidak hanya masyarakat umum, DJP […]
-
Pedagang Pakaian Impor Bekas Curhat ke DPR, Usul Skema Pajak Baru
Aliansi Pedagang Pakaian Bekas Indonesia (APPBI) menyampaikan aspirasi kepada Komisi VI DPR RI mengenai polemik larangan impor pakaian bekas hingga mengusulkan skema pajak baru agar usaha tersebut tak dinyatakan ilegal. WR Rahasdikin selaku Ketua Umum APPBI menyampaikan bahwa praktik perdagangan pakaian impor bekas yang banyak dilakukan sejak medio 1980-an memiliki celah legalitas mengenai asal-usul barang. […]
-
Rasio Cakupan Pemeriksaan DJP Turun Jadi 0,83 Persen
Rasio cakupan pemeriksaan atau audit coverage ratio (ACR) tercatat kembali turun pada 2024 meski sempat menyentuh 1% pada 2023. Merujuk pada Laporan Tahunan DJP 2024, rasio cakupan pemeriksaan pada 2024 mencapai 0,83%, lebih rendah dibandingkan dengan rasio cakupan pemeriksaan pada 2023 atau pada tahun-tahun sebelumnya. “ACR adalah besarnya cakupan pemeriksaan yang dihitung berdasarkan perbandingan antara […]
-
Pedagang Usul Baju Impor Bekas Kena Pajak Biar Jadi Bisnis Legal
Aliansi Pedagang Pakaian Bekas Indonesia (APPBI) meminta pemerintah kembali memberlakukan pajak atas impor pakaian bekas agar bisnis tersebut tidak dinyatakan ilegal. Ketua APPBI WR Rahasdikin menyampaikan bahwa pemerintah telah mencabut aturan pajak impor pakaian bekas pada 2017. Dia meminta aturan tersebut kembali diterapkan sebagai pertanda kesanggupan dari kalangan pedagang. “Karena selama ini cuma ada pajak […]
-
Soal Adopsi Amount B, DJP Sedang Pertimbangkan Untung Ruginya
Pemerintah Indonesia tengah mempertimbangkan untuk mengadopsi ketentuan perpajakan dalam Amount B Pilar 1 yang telah disepakati oleh Inclusive Framework. Direktur Perpajakan Internasional Ditjen Pajak (DJP) Mekar Satria Utama mengatakan Amount B sudah dimasukkan dalam OECD Transfer Pricing Guidelines sebagai lampiran dari bab IV. “Sedang dipertimbangkan. Kami melihat ada beberapa keuntungan jika Indonesia memilih mengadopsi Amount […]
WA only