NEWS
-
Barang Mewah yang Kena PPN 12 Persen Akan Ditentukan Sri Mulyani
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut, barang mewah yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen bakal ditentukan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. “Itu nanti di Menteri Keuangan,” kata Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (9/12/2024). Ia menambahkan, aturan rinci mengenai kenaikan PPN untuk barang mewah juga akan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan […]
-
Pakar Otomotif Kritisi Potensi Dampak Insentif Fiskal ke Berbagai Jenis Mobil
Rencana pemberlakuan kebijakan insentif fiskal yang menyasar berbagai jenis mobil diyakini dapat berdampak positif terhadap kelangsungan usaha industri otomotif nasional. Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasmita sebelumnya menyampaikan, pemerintah menyiapkan skema insentif untuk industri otomotif yang meliputi pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan diskon Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) Ditanggung Pemerintah (DTP). Insentif PPN dan […]
-
Diskon Pajak Menyasar Otomotif dan Properti
Pemerintah merampungkan pembahasan sibsidi pajak properti dan kendaraan listrik Pemerintah mengharapkan perekonomian nasional tetap melaju meski kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12% berlaku untuk barang mewah. Agar ekonomi tetap terjaga, pemerintah berencana melanjutkan pemberian subsidi pajak alias pajak ditanggung pemerintah (DTP) untuk dua sektor industri. Pertama, PPN DTP untuk sektor properti. Kedua, pajak […]
-
Kebijakan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor Berlaku di 2025, Ini Respons Pengusaha Mobil
Para pelaku usaha kendaraan roda empat mengingatkan dampak rencana penerapan kebijakan opsen pajak kendaraan bermotor pada tahun 2025 mendatang. Sebagai informasi, payung hukum kebijakan opsen pajak diatur dalam Undang-Undang (UU) No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah. Opsen sendiri merupakan pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu. Secara umum, opsen dikenakan atas […]
-
Pemerintah Finalisasi Insentif Pajak di 2025 Untuk Kompensasi Kenaikan Tarif PPN 12%
Pemerintah akan mengguyurkan beberapa insentif fiskal pada tahun depan sebagai kompensasi dari kebijakan penyesuaian tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12% di 2025. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan bahwa insentif yang akan dikucurkan pemerintah pada tahun depan masih dalam tahap finalisasi. Adapun insentif yang dimaksud adalah insentif PPnBM Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk […]
WA only