NEWS
-
Beli BBM di Jakarta Bakal Kena Pajak 10%, Simak Ketentuannya!
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menetapkan pajak pembelian bahan bakar minyak (BBM) atau Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebesar 10%. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. […]
-
Ada Penyesuaian Penghitungan PPh Pasal 25, Apa Saja yang Berubah?
PMK 81/2024 menyesuaikan ketentuan penghitungan angsuran pajak penghasilan (PPh) Pasal 25 bagi beberapa jenis wajib pajak. Mereka adalah wajib pajak baru, bank, BUMN, BUMD, wajib pajak masuk bursa, wajib pajak lainnya yang wajib membuat laporan keuangan berkala, serta wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu (OPPT). Penyesuaian ketentuan tersebut dilakukan melalui Pasal 226 hingga Pasal 237 PMK 81/2024. […]
-
PT Baru Berdiri Gagal Registrasi NPWP di Coretax, Coba Cara Ini
Proses bisnis pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) kini resmi menggunakan coretax administration system. Hal ini juga berlaku bagi wajib badan yang ingin melakukan registrasi NPWP, seperti perseroan terbatas (PT) baru. Namun, kendala teknis terkadang masih muncul pada coretax system. Misalnya, kegagalan registrasi NPWP pada laman coretax system berupa tombol permohonan yang tidak bisa diklik. […]
-
Dikontak Orang Ngaku-Ngaku dari DJP, Cek Nomornya di Laman Ini
Contact center Ditjen Pajak (DJP), Kring Pajak mengimbau wajib pajak untuk mewaspadai modus-modus penipuan yang mengatasnamakan DJP, terutama melalui nomor kontak yang tidak dikenal. Apabila dihubungi oleh nomor kontak yang tidak dikenal dan mengaku dari DJP, wajib pajak diimbau untuk mengecek nomor tersebut. Wajib pajak dapat mengecek nomor kontak tersebut melalui laman https://pajak.go.id/id/unit-kerja. “Apabila terdapat […]
-
Prabowo Siapkan Paket Kebijakan Ekonomi Baru, Ada Soal Kemudahan Pajak
Pemerintah tengah menyiapkan paket kebijakan ekonomi terbaru untuk meredam dampak kebijakan bea masuk AS terhadap perekonomian nasional. Topik tersebut menjadi salah satu ulasan media nasional pada hari ini, Selasa (22/4/2025). Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan paket kebijakan ekonomi tersebut bertujuan melindungi pelaku usaha di dalam negeri dari dampak kebijakan tarif AS. Salah satu poin dalam […]
WA only