Mindblown: a blog about philosophy.
-
Masih Ada 12,6 Juta NIK-NPWP Belum Padan, DJP Ingatkan Batas Waktunya
Kementerian Keuangan mencatat 59,3 juta nomor induk kependudukan (NIK) telah dipadankan sebagai nomor pokok wajib pajak (NPWP) wajib pajak orang pribadi hingga 22 November 2023 pukul 09.00 WIB. DJP menyatakan angka itu setara 81% dari jumlah NIK yang harus dipadankan dengan NPWP. Oleh karena itu, DJP mengimbau 12,6 juta pemilik NIK yang belum terintegrasi dengan […]
-
Konfirmasi Status Wajib Pajak Invalid, NPWP Harus Aktif Kembali
Seorang wajib pajak terkendala dalam mengajukan kredit usaha rakyat (KUR) ke perbankan karena konfirmasi status wajib pajak (KSWP)-nya tidak valid. Wajib pajak yang bersangkutan lantas mengunjungi KP2KP Sinjai di Sumatera Utara untuk mendapatkan asistensi dari petugas pajak. Setelah diusut, ternyata nomor pokok wajib pajak (NPWP) milik wajib pajak yang bersangkutan memang berstatus non-efektif (NE). Salah […]
-
Wacanakan Pengenaan PPnBM, Otoritas Ini Ingin Sasar Orang-Orang Kaya
KUALA LUMPUR, DDTCNews – Kementerian Keuangan membuka wacana untuk mengenakan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) guna mendorong orang-orang kaya untuk dapat lebih berkontribusi terhadap penerimaan negara. Wakil Menteri Keuangan Steven Sim mengatakan pengenaan PPnBM memungkinkan orang-orang kaya membayar pajak lebih besar ketimbang masyarakat pada umumnya. Sebab, hanya kelompok kaya yang mempunyai kemampuan lebih untuk […]
-
Simplifikasi PPh 21 Bikin Artis dan Penyanyi Rogoh Kocek Lebih Dalam, Kok Bisa?
Pemerintah terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kepatuhan pajak. Salah satu yang kini sedang dikebut adalah melakukan simplifikasi perhitungan dan pemotongan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang dapat berdampak pada naiknya jumlah pemotongan pajak penghasilan terhadap wajib pajak dengan status bukan pegawai. Draft aturan yang mengatur ketentuan itu kini sudah memasuki tahap finalisasi dan […]
-
Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Poso Tahun 2023 Capai Rp 18 Miliar
Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Poso tahun 2023 disebut menembus Rp 18 miliar. Hal itu diungkapkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Poso, Reza AM Rangga, Senin (20/11/2023). Saat ini pihaknya terus melakukan serangkaian perbaikan berkaitan dengan penerimaan PBB di Kabupaten Poso, diantaranya melakukan update data baik objek dan subjek termasuk soal mekanisme penilaian. “Salah satu sifat pajak itu adalah berlaku adil, antara […]
Got any book recommendations?
WA only