NEWS

  • Tax Amnesty Cara Instan: Ampuni Dosa Pengemplang, Uang Datang!

    Tax Amnesty Cara Instan: Ampuni Dosa Pengemplang, Uang Datang!

    Sejumlah pakar pajak mengingatkan, program tax amnesty yang kerap digulirkan pemerintah, merupakan pertanda bahwa negara sedang mencari dana instan untuk memenuhi kebutuhan belanjanya alias butuh uang atau BU. Program pengampunan pajak atau tax amnesty jilid III kini tengah diramu pemerintah dan DPR, setelah sebelumnya pada periode 2016 untuk pertama kalinya Indonesia memperkenalkan tax amnesty jilid […]

  • Tax Amnesty dan Kemunduran Hukum

    Tax Amnesty dan Kemunduran Hukum

    Indonesia ditahbiskan sebagai negara hukum (rechtstaat). Tapi, paradigma pembangunan hukum sedang menuju ke arah negara kekuasaan (machtstaat). Kecemasan itu tercermin dari sikap Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang memasukkan revisi Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Pajak (tax amnesty) dalam prolegnas 2025. Politik hukum rezim parlemen saat ini tampaknya lebih suka memberi ‘suaka’ pengemplang pajak ketimbang menguatkan supremasi […]

  • Aneka Kebijakan Pajak Tambah Beban Masyarakat

    Aneka Kebijakan Pajak Tambah Beban Masyarakat

    Selain tarif PPN umum naik, mulai 2025 juga berlaku PPN bangun rumah sendiri hingga PPh UMKM Masyarakat nampaknya harus bersiap. Tahun depan Direktorat Jendral (Ditjen) Pajak akan mulai menerapkan aneka kebijakan pajak yang berisiko memperberat beban masyarakat. Pertama, kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) dari 11% menjadi 12%. Sejatinya kebijakan ini membuat beban pajak yang […]

  • G20 Ingin Miliarder Dikenakan Pajak Efektif

    G20 Ingin Miliarder Dikenakan Pajak Efektif

    Pemimpin negara-negara G20 sepakat bekerja sama untuk memastikan kelompok miliarder atau ultrahigh net wealth individuals (UHNWNI) dikenai pajak efektif. Meski belum disepakati sepenuhnya, pengenaan pajak itu, diserahkan kepada kedaulatan perpajakan per negara. Dalam dokumen deklarasi KTT G20 Brasil berjudul G20 RIo de Janeiro Leaders Declaration, para pemimpin negara G20 akan berusaha terlibat secara kooperatif untuk […]

  • PPN 12 Persen, Ekonom Ingatkan Dampak Negatifnya dari Daya Beli Turun sampai PHK

    PPN 12 Persen, Ekonom Ingatkan Dampak Negatifnya dari Daya Beli Turun sampai PHK

    Rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai atau PPN 12 persen mulai 1 Januari 2025 sudah diketok dengan disahkannya UU Nomor 7 Tahun 2021, namun baru akhir-akhir ini menimbulkan pro dan kontra termasuk dari DPR yang ikut merestui beleid tersebut. Adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang paling banyak disorot dan dianggap sebagai asal-muasal kebijakan menaikkan pajak […]

WhatsApp WA only