NEWS
-

Coretax Punya Sistem untuk Tingkatkan Kepatuhan WP Besar
Penerimaan pajak Kanwil DJP Wajib Pajak Besar (Kanwil LTO) hingga 30 September 2025 tercatat baru senilai Rp413,89 triliun. Realisasi tersebut setara dengan 56,3% dari target penerimaan pajak yang ditetapkan untuk Kanwil LTO pada tahun ini, yakni senilai Rp734,71 triliun. “Dari sisi jenis pajak, mayoritas penerimaan pajak utama mengalami kontraksi dibandingkan tahun 2024,” tulis Kanwil LTO […]
-

Capaian Penerimaan Pajak di NTB Baru 56,60% dari Target
Penerimaan pajak di Nusa Tenggara Barat (NTB) hingga Oktober 2025 Rp2,24 triliun atau 56,60% dari target 2025. Sedangkan penerimaan pajak gabungan NTB dan Nusa Tenggara Timur (NTT) tercatat Rp3,96 triliun. Kepala Kanwil DJP Nusa Tenggara Barat, Samon Jaya, menjelaskan penerimaan per jenis pajak tertinggi dari periode Januari sampai dengan 31 Oktober 2025 yaitu pajak penghasilan […]
-

Kepatuhan Pajak Kini Jadi Syarat Persetujuan RKAB Tambang
Kepatuhan pajak kini resmi menjadi salah satu syarat dalam persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) pada perusahaan mineral dan batu bara (minerba). DJP dan Kementerian ESDM bersinergi melalui pengembangan sistem pengajuan RKAB yang terhubung langsung dengan data perpajakan. Melalui integrasi ini, setiap wajib pajak sektor minerba harus memastikan seluruh kewajiban perpajakannya telah dipenuhi (tax […]
-

Deretan Upaya DJP Tagih Tumpukan Piutang Pajak Hampir Rp140 Triliun
Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat saldo piutang pajak neto sudah dikurangi penyisihan piutang awal 2025 tercatat sebesar Rp35,25 triliun. Pada rapat dengar pendapat (RDP) lanjutan dengan Komisi XI DPR, Rabu (26/11/2025), Dirjen Pajak Kemenkeu Bimo Wijayanto menyampaikan bahwa sebagian besar nilai saldo piutang tersebut merupakan piutang dengan umur sampai dengan satu tahun. Namun […]
-

Basis Pajak Orang Pribadi Sempit, DJP Ungkap Data Rasio PTKP Indonesia
Ditjen Pajak (DJP) menyebut batas penghasilan tidak kena pajak (PTKP) di Indonesia sudah cukup tinggi ketimbang Asean dan negara berkembang lainnya sehingga basis pengenaan wajib pajak orang pribadi relatif sempit. Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menyebut rasio threshold PTKP terhadap PDB per kapita 2024 sebesar 69,15%. Artinya, batasan PTKP Indonesia mencapai hampir 70% dari rata-rata penghasilan […]
WA only