NEWS
-
Coretax DJP: Faktur yang Dibuat PKP Bakal Harus Cantumkan Kode Barang
Pengusaha kena pajak (PKP) yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak (BKP/JKP) harus mencantumkan kode barang dan jasa dalam faktur pajak. Penyuluh Pajak Ahli Pertama Ditjen Pajak (DJP) Iqbal Rahadian mengatakan fitur pencantuman kode barang atau jasa dalam faktur pajak tersebut bakal tersedia pada aplikasi coretax administration system. “Bisa jadi antarperusahaan itu […]
-
Uni Emirat Arab Bakal Terapkan Aturan Pajak Kripto Baru pada November 2024
Uni Emirat Arab (UEA) baru-baru ini membuat pembaruan signifikan pada peraturan pajak pertambahan nilai (PPN)-nya, yang sekarang membebaskan transaksi yang terkait dengan aset digital, termasuk mata uang kripto. Dilansir dari Yahoo Finance Sabtu (26/10//2024), ini bisa menjadi pengubah permainan bagi banyak orang di industri kripto, terutama karena masih banyak ketidakpastian tentang masa depan kripto di AS. […]
-
Ditjen Pajak Tindak Lanjuti Temuan BPK, Rp5,82 Triliun Belum Masuk Kas Negara
Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan sedang menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan alias BPK atas adanya indikasi kekurangan penerimaan pajak sebesar Rp5,82 triliun. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Dwi Astuti mengaku pihaknya akan melakukan perbaikan sesuai dengan arahan BPK. “DJP sedang menindaklanjuti data hasil temuan tersebut sesuai rekomendasi BPK untuk menyempurnakan […]
-
Daya Beli Lesu, Kadin Sarankan Belanja Perpajakan Untuk Sektor Ini di Tahun 2024
Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Indonesia menilai bahwa belanja perpajakan sangat diperlukan di tengah perekonomian Indonesia yang dihadapkan pada pelemahan daya beli. Ketua Komite Tetap Kebijakan Publik Kadin Indonesia, Chandra Wahjudi mengatakan bahwa belanja perpajakan perlu dilakukan dengan tepat sasaran agar dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, belanja perpajakan tidak hanya diberikan kepada pelaku usaha saja, namun […]
-
Kepatuhan WP Membaik,Bapenda Perlu Jaga Akuntabilitas Pajak Daerah
Pj. Wali Kota Pekanbaru, Riau Risnandar Mahiwa mengingatkan Badan Pendapatan Daerah Bapenda) untuk menjaga akuntabilitas pengelolaan pajak daerah. Risnandar mengatakan kepatuhan wajib pajak di Kota Pekanbaru terus mengalami perbaikan. Menurutnya, hal itu juga perlu diikuti dengan perbaikan tata kelola pajak daerah. “Pemerintah yang baik adalah yang mampu mengelola pajak dengan transparansi dan akuntabilitas tinggi. Jangan […]
WA only