Mindblown: a blog about philosophy.
-
OECD Rilis Handbook Baru, Jadi Panduan Penerapan Pajak Minimum Global
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) merilis panduan bertajuk Minimum Tax Implementation Handbook (Pillar Two) dalam rangka mendukung yurisdiksi-yurisdiksi mengadopsi pajak minimum global. Dengan disepakatinya Pilar 2: Global Anti Base Erosion (GloBE), yurisdiksi memiliki hak untuk mengenakan top-up tax atas laba perusahaan multinasional yang kurang dipajaki lewat mekanisme qualified domestic minimum top-up tax (QDMTT), […]
-
Revisi PP Pajak Migas Masuk Tahap Akhir, Iklim Investasi Bisa Membaik
JAKARTA. Pemerintah terus berupaya memperbaiki iklim investasi di sektor hulu migas. Salah satu caranya dengan melakukan revisi beleid yang mengatur tentang perpajakan sektor migas. Kedua beleid yang dimaksud adalah PP 27/2017 mengenai biaya operasi yang dapat dikembalikan dan perlakuan PPh di bidang usaha hulu migas, serta PP 53/2017 soal perlakukan perpajakan pada kegiatan usaha hulu […]
-
Siap-siap Mahal, Sepeda – Kosmetik Impor Kena Pungutan Baru!
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menambahkan jumlah barang yang terkena tarif Most Favoured Nation (MFN) menjadi 8 jenis barang. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2023 tentang kepabeanan, cukai, dan pajak atas impor serta ekspor barang kiriman. “Dengan PMK ini ada 4 Komoditas yang dilakukan penambahan dan dikenakan MFN,” kata Direktur Teknis Kepabeanan, […]
-
Pengajuan Kredit Terkendala NPWP Tidak Aktif, WP Datangi Kantor Pajak
SINJAI, Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Sinjai memberikan pelayanan kepada wajib pajak orang pribadi usahawan yang mengajukan permohonan pengaktifan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pada 19 September 2023. Petugas pajak KP2KP Sinjai Hikmah Shabriani mengatakan pemohon berinisial R merupakan wajib pajak yang terdaftar sejak 2020. Pemohon juga tergolong ke dalam klasifikasi wajib pajak […]
-
Pemberlakuan PMK 96/2023 Dipercepat, Kemenkeu Siapkan Revisi Peraturan
Penerapan PMK 96/2023 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak atas Impor dan Ekspor Barang Kiriman bakal dipercepat mulai 17 Oktober 2023. Beleid tersebut akan menggantikan PMK 199/2019. Direktur Teknis Kepabeanan DJBC Fadjar Donny Tjahjadi mengatakan implementasi peraturan mengenai barang kiriman tersebut memang lebih cepat dari amanat PMK 96/2023, yakni 60 hari sejak diundangkan. Karena diundangkan pada 18 […]
Got any book recommendations?
WA only