NEWS

  • Ponorogo Gelar Pemutihan Denda Pajak Daerah

    Ponorogo Gelar Pemutihan Denda Pajak Daerah

    Pemerintah Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur resmi memberlakukan program penghapusan denda tunggakan pajak daerah yang telah dimulai pada 1 Oktober hingga 31 Desember 2024. Kepala BPPKAD Ponorogo, Sumarno, Selasa (23/10/2024) menjelaskan, penghapusan denda berlaku untuk delapan jenis pajak daerah. Jenis pajak yang dimaksud meliputi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), pajak restoran, pajak hotel, pajak reklame, pajak […]

  • Apindo Sudah Usul ke Kemenkeu untuk Tunda Kenaikan PPN 12 Persen

    Apindo Sudah Usul ke Kemenkeu untuk Tunda Kenaikan PPN 12 Persen

    Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W Kamdani mengatakan, ia sudah mengusulkan kepada Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati untuk menunda kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 12 persen. Menurut Shinta, usulan itu disampaikan sebelum Kabinet Merah Putih yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto resmi terbentuk. “Kami juga sudah usulkan dengan adanya kenaikan PPN […]

  • PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

    PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

    Partai Gerindra berkomitmen untuk menjalin komunikasi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk membahas kenaikan tarif PPN pada tahun depan. Wakil Ketua Badan Anggaran dari Fraksi Partai Gerindra Wihadi Wiyanto mengatakan kenaikan tarif PPN menjadi 12% pada tahun depan sudah termuat dalam UU 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Perlu ada pembicaraan lebih lanjut dengan Kemenkeu dalam […]

  • Perlu Sosok yang Garang Untuk Atasi Persoalan Pajak

    Perlu Sosok yang Garang Untuk Atasi Persoalan Pajak

    Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) mengatakan diperlukan sosok yang tegas untuk mengatasi persoalan perpajakan, khususnya untuk mendongkrak penerimaan negara. Ekonom Senior INDEF Nawir Messi masih mempertanyakan kemampuan sosok wamenkeu yang ditugasi untuk mengurus penerimaan negara. Ia menilai sosok yang harus mengurusi penerimaan negara sebaiknya sosok yang tegas atau ‘garang’. Sebab, sosok tersebut […]

  • Bohong Lapor SPT & Rugikan Negara Rp2,5 M, Pengusaha Ini Dipenjara

    Bohong Lapor SPT & Rugikan Negara Rp2,5 M, Pengusaha Ini Dipenjara

    Seorang pengusaha berinisial ROP yang menjadi Direktur Utama PT PDN terancam kurungan penjara hingga 6 tahun. Ia kedapatan berbohong saat melaporkan surat pemberitahuan (SPT) tahunan masa pajak pertambahan nilai (PPN) hingga merugikan negara Rp 2,56 miliar. ROP ditangkap Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II bersama-sama Jaksa Peneliti Kejaksaan Tinggi Jawa Timur […]

WhatsApp WA only