NEWS
-
The Fed Minneapolis Sebut Pemerintah Harus Kenakan Pajak atau Larang Bitcoin, Kenapa?
Riset terbaru oleh the Federal Reserve Bank of Minneapolis telah sarankan aset seperti Bitcoin perlu dikenakan pajak atau dilarang. Hal ini agar pemerintah Amerika Serikat (AS) dapat menjaga defisit. Mengutip Cointelegraph, Senin (21/10/2024), dalam ekonomi di mana pemerintah mencoba mempertahankan defisit permanen memakai utang menciptakan masalah untuk penerapan kebijakan, demikian pernyataan Minneapolis the Fed dalam […]
-
Profil Sri Mulyani Indrawati: Menteri Keuangan
Sri Mulyani Indrawati lahir di Tanjung Karang, Lampung pada 26 Agustus 1962. Lulusan University of Illinois at Urbana Champaign tersebut sudah lebih dari 20 tahun malang melintang menduduki pos-pos penting di pemerintahan. Wanita berusia 62 tahun sebelumnya dua kali menjabat sebagai Menteri Keuangan yakni di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (Desember 2005-Juni 2010) dan era Joko […]
-
Wakil Ketua MPR Minta Prabowo Tunda Kenaikan Tarif PPN 12% pada 2025
Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PAN, Eddy Dwiyanto Soeparno meminta presiden terpilih Prabowo Subianto untuk menunda kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12% pada 2025. Hal tersebut bertujuan untuk menjaga daya beli masyarakat yang saat ini tidak baik-baik saja. “Kami sendiri dari fraksi PAN akan meminta kepada pemerintah untuk mengkaji ulang kalau bisa […]
-
Wakil Ketua MPR Minta Kenaikan PPN 12% Ditunda untuk Jaga Daya Beli Masyarakat
Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan (MPR) Eddy Soeparno menilai, penerapan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) 12% pada 2025 harus dikaji ulang. Hal ini karena kebijakan ini dikhawatirkan akan memberatkan daya beli masyarakat. Dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Pasal 7 disebutkan bahwa tarif PPN, yaitu sebesar 11% yang mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022. Sedangkan tarif […]
-
Prabowo Diminta Tunda Rencana Kenaikan PPN Jadi 12%
Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto diminta untuk mengkaji wancana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12%. Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua MPR Mohammad Eddy Dwiyanto Soeparno yang berharap agar kebijakan itu bisa ditunda. “Tadinya ada recana mau diterapkan PPN 12%. Saya rasa akan ditunda, kami sendiri meminta kepada pemerintah untuk mengkaji ulang, kalau bisa menundanya,” […]
WA only