NEWS
-
Prabowo Berencana Pangkas Pajak Properti 16%, Begini Respons Bankir
Rencana pemangkasan pajak properti sebesar 16% yang akan dilakukan pada awal masa jabatan pemerintahan baru Prabowo Subianto mendapat sambutan positif dari masyarakat dan industri, termasuk perbankan. Pemangkasan pajak yang diwacanakan meliputi penghapusan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar 5% dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11%. Sebagai bank yang memiliki fokus bisnis […]
-
Transisi Pemerintahan Berjalan, DJP Fokus Amankan Penerimaan Pajak
Ditjen Pajak (DJP) menegaskan tetap berfokus mengamankan penerimaan negara di tengah proses transisi pemerintahan. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Dwi Astuti mengatakan terdapat target penerimaan pajak yang harus dikejar hingga tutup buku. Meski ada pergantian pimpinan, DJP akan terus mengupayakan target penerimaan pajak dapat tercapai. “Tentu saja DJP terus fokus untuk mengamankan penerimaan […]
-
Pemprov Berikan Pemutihan Denda Pajak Motor, Cuma Sampai Akhir Oktober
Pemerintah Provinsi Maluku mengumumkan kembali memberikan insentif berupa pemutihan pajak kendaraan bermotor. Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Maluku Ibu Ina Wati Bin Taher mengatakan program pemutihan denda diberikan untuk meringankan beban ekonomi wajib pajak yang memiliki tunggakan pajak kendaraan bermotor. Selain itu, kebijakan ini juga diharapkan meningkatkan kepatuhan pajak. “Cara ini diberlakukan salah satu […]
-
Pemprov Jabar Lakukan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2024, Ini Kata Sekda Bogor
Pemerintah Provinsi Jawa Barat meluncurkan program pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) untuk periode pembayaran 1 Oktober sampai dengan 30 November 2024. Untuk mendukung program tersebut, Pemerintah Kabupaten Bogor menggelar sosialisasi di Auditorium Kantor Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) di Cibinong, Kamis (17/10/2024). Kegiatan ini dibuka oleh Sekretaris Daerah […]
-
Optimalisasi Penerimaan Pajak Tak Boleh Sebabkan Peningkatan Sengketa
Dalam mengoptimalkan penerimaan negara, pemerintah dinilai perlu untuk mendorong kepastian hukum di bidang pajak. Founder DDTC Danny Septriadi mengatakan ketidakpastian hukum pajak berpotensi memunculkan sengketa-sengketa baru pada masa depan. Menurutnya, optimalisasi penerimaan negara idealnya dijalankan dengan minim sengketa. “Kalau sampai optimalisasi penerimaan kita dilaksanakan dengan meningkatkan penerimaan pajak sebesar-besarnya, tetapi sengketa masih tinggi, itu berarti […]
WA only