NEWS
-
Target Rasio Pajak Daerah Terhadap PDB 2,9% di 2029
Pemerintah menargetkan rasio pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD) terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) alias local taxing ratio Indonesia naik pada tahun 2029. Rasio yang masih rendah dan menjadi salah satu kendala dalam desentralisasi fiskal. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2024-2029, pemerintah menargetkan local taxing ratio 2,9%. Angka ini, jauh lebih tinggi […]
-
Membidik Tambaha Pajak dari Daerah
Pemerintah mulai menerapkan opsen pajak atau pungutan tambahan pajak mulai 5 Januari 2025. Hal ini sesuai amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD). Berdasarkan aturan itu, pemerintah provinsi (pemprov) dapat memungut opsen dari pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLBB). Sementara pemerintah kabupaten (pemkab) atau pemerintah kota […]
-
Sri Mulyani Ingatkan Pegawai Kemenkeu untuk Jaga Kredibilitas APBN
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengingatkan pegawainya untuk menjaga kredibilitas APBN seusai masa jabatannya pada Kabinet Indonesia Maju berakhir pada 20 Oktober 2024. Sri Mulyani mengatakan seluruh pegawai harus ikut menjaga Kementerian Keuangan Kemenkeu) sebagai institusi yang mengelola APBN. Dengan demikian, lanjutnya, APBN tetap dapat menjadi instrumen yang diandalkan untuk mencapai cita-cita nasional. “Saya rasa […]
-
Solusi Ganti STNK dan Pelat Nomor tapi BPKB di Leasing
Setiap lima tahun sekali pemilik kendaraan bermotor wajib membayar pajak, bersamaan dengan penggantian Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) atau pelat nomor polisi. Salah satu syarat wajib yang perlu dibawa saat membayar pajak lima tahunan yaitu Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB). Lantas, bagaimana jika BPKB sedang digadaikan di leasing? Kepala […]
-
Ditegur Punya Tunggakan Pajak,WP Ajukan Pengurangan Sanksi Denda
Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan KP2KP Nanga Pinoh memberikan asistensi kepada wajib pajak perihal permohonan pengurangan sanksi administrasi pada 13 September 2024. Penyuluh pajak dari KP2KP Nanga Pinoh Rachmad Hidayat mengatakan wajib pajak pengusaha kena pajak PKP mendatangi kantor pajak untuk meminta konsultasi secara langsung terkait dengan surat teguran yang diterimanya. “Diketahui wajib pajak […]
WA only