NEWS
-
Tantangan dan Strategi Pemerintah untuk Capai Target Pajak 2025
Kepala Subdirektorat Pengelolaan Penerimaan Pajak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan Muchamad Arifin melaporkan bahwa kinerja penerimaan pajak dalam 10 tahun terakhir relatif sangat baik. Meskipun sempat mengalami perlambatan antara tahun 2014-2019, namun di tahun 2021-2023 penerimaan pajak bertumbuh sangat baik ditopang oleh pemulihan ekonomi, kenaikan harga komoditas, dan bauran kebijakan pajak. Pada tahun 2022, […]
-
Prabowo Akan Hapus Pajak Properti
Sejumlah gebrakan terus dijanjikan Prabowo Subianto menjelang pelantikan dirinya sebagai Presiden pada 20 Oktober 2024. Yang terbaru adalah rencana akan menghapus pajak properti untuk pembelian rumah. Diungkap Ketua Satgas Perumahan sekaligus adik Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo, pemerintahan kakaknya akan menghapus Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penerimaan Negara (PPN). Menurutnya rencana […]
-
Meski Status NPWP Non-Efektif, WP Tetap Harus Tanggapi SP2DK
Wajib pajak yang memiliki status nomor pokok wajib pajak (NPWP) non-efektif (NE) tetap harus menanggapi Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK). SP2DK merupakan surat yang diterbitkan kepala kantor pelayanan pajak (KPP) untuk meminta penjelasan atas data dan/atau keterangan kepada wajib pajak terhadap dugaan belum terpenuhinya kewajiban perpajakan. “Hai, Kak. Status NE tidak menghilangkan […]
-
Insentif Tarif Pajak Masih Menggantung
Kebijakan insentif dan relaksasi pajak yang diwacanakan pemerintahan baru yang dipimpin oleh Prabowo Subianto masih samar. Pasalnya, penyusunan payung hukum dari kebijakan tersebut membutuhkan waktu yang tak sebentar. Kebijakan pajak yang dimaksud, pertama, penundaan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) 12% yang saat ini tengah dipertimbangkan Tim Prabowo. Kedua, pemangkasan tarif pajak penghasilan (PPh) badan dari […]
-
Kenaikan Piutang Derah Lebih Tinggi dari Pajak
Direktorat Jendral (Ditjen) Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan piutang pajak daerah dalam tren meningkat dalam lima tahun terkahir. Dalam kurun waktu 2019-2023, piutang pajak daerah mengalami kenaikan rata-rata 6,77% per tahun, lebih tinggi dibandingkan kenaikan pajak daerah rata-rata per tahun dalam kurun waktu yang sama. Pada 2019, piutang pajak daerah mencapai Rp 43,6 triliun, […]
WA only