NEWS
-
Insentif BPHTB Diperpanjang hingga 31 Oktober, Diskonnya Bervariasi
Pemkot Semarang, Jawa Tengah mengumumkan perpanjangan periode pemberian insentif diskon tarif bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB). Bapenda Kota Semarang menyatakan diskon BPHTB diberikan untuk meringankan masyarakat yang hendak mengurus dokumen perolehan hak atas tanah dan bangunan. Insentif ini telah diberikan sejak 1 Agustus 2024, yang saat itu untuk menyemarakkan HUT ke-79 RI. […]
-
Daftar Fasilitas Khusus untuk Disabilitas Bayar Pajak
Kanwil DJP Jakarta Selatan II luncurkan Layanan Ramah Disabilitas “LARAS” untuk teman-teman disabilitas agar mendapatkan pelayanan pajak dengan baik. Neilmaldrin Noor, Kepala Kawil Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan II mengatakan bahwa peluncuran pelayanan perpajakan dengan Bahasa isyarat sebagai bagian dari LARAS ini adalah sebuah tantangan baru demi mengelola pelayanan yang lebih baik bagi semua kalangan. […]
-
RI Ingin Terapkan Pajak Minimum 15%, Kejar Tambahan Setoran Rp8 T
Pemerintah Indonesia berencana segera menerapkan global minimum tax atau pajak minimum global. GMT itu diusulkan Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) dengan tarif efektif minimum 15%. Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono mengatakan, penerapan pajak minimum global di Indonesia itu dapat menambah pendapatan atau penerimaan negara sebesar Rp 3,8 triliun sampai dengan Rp 8,8 […]
-
Perangi Penyakit, Menkes Ini Usulkan Insentif Pajak untuk Relawan
Menteri Kesehatan Thailand Somsak Thepsutin berencana mengusulkan adanya insentif pajak untuk wajib pajak dalam rangka membantu pemerintah memerangi penyakit tidak menular. Somsak mengatakan pemerintah sedang berfokus untuk menangani kasus penyakit tidak menular yang tengah meningkat. Menurutnya, insentif pajak bisa diberikan kepada individu yang aktif dalam berkampanye mengenai bahaya penyakit tidak menular kepada masyarakat. “Kita harus […]
-
Coretax: WP Harus Tanda Tangan Pakai Sertel atau Kode Otorisasi DJP
Coretax administration system bakal mewajibkan para wajib pajak untuk menggunakan tanda tangan elektronik dalam setiap pemenuhan hak dan kewajiban pajak secara elektronik. Merujuk pada Modul Permohonan Kode Otorisasi DJP/Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh DJP, ke depan akan ada 2 jenis tanda tangan elektronik, yakni tanda tangan elektronik yang tersertifikasi dan yang tidak tersertifikasi. “Tanda tangan elektronik tersertifikasi yaitu tanda […]
WA only