NEWS

  • DJP Rilis Simulator Coretax Online untuk Wajib Pajak, Apa Itu?

    DJP Rilis Simulator Coretax Online untuk Wajib Pajak, Apa Itu?

    Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan merilis media edukasi berupa simulator Coretax pada awal pekan ini. Langkah ini dilakukan untuk menjangkau lebih banyak wajib pajak. Peluncuran simulator Coretax pada situs pajak.go.id dilakukan pada Senin, 23 September 2024. Tujuannya adalah memfasilitasi wajib pajak dalam memahami berbagai fitur Coretax dengan lebih baik. Simulator Coretax ini bersifat interaktif, memungkinkan […]

  • Soal PPN 12%, Thomas Djiwandono: Izinkan Prabowo Jadi Presiden Dulu

    Soal PPN 12%, Thomas Djiwandono: Izinkan Prabowo Jadi Presiden Dulu

    Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono buka suara mengenai kemungkinan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% pada 2025 atau tahun pertama Presiden Terpilih Prabowo Subianto. Dia mengatakan Prabowo akan mengambil keputusan ketika sudah benar-benar dilantik menjadi Presiden. “Sekali lagi, izinkan Pak Prabowo menjadi Presiden dahulu,” kata Thomas dalam diskusi dengan media di Anyer, […]

  • Beli Boneka Labubu, Wajib Lapor di SPT Pajak?

    Beli Boneka Labubu, Wajib Lapor di SPT Pajak?

    Boneka Labubu tengah menjangkiti masyarakat Indonesia. Harga boneka yang dibuat oleh Kasing Lung, seniman asal Hong Kong itu dipasarkan mulai dari Rp1 juta hingga Rp5 juta untuk edisi kolab terbatas. Harga Labubu meledak setelah viral berkat unggahan Lisa ‘Blackpink’ di akun Instagramnya. Masyarakat Indonesia bahkan rela mengantre panjang dan berjam-jam untuk mendapatkan boneka produksi Pop […]

  • Pemkot Sorong Tetapkan Tarif Pajak Daerah Terbaru, Ini Perinciannya

    Pemkot Sorong Tetapkan Tarif Pajak Daerah Terbaru, Ini Perinciannya

    SORONG, DDTCNews – Pemkot Sorong, Papua Barat memberlakukan peraturan daerah baru yang mengatur tentang pajak daerah. Peraturan yang dimaksud, yaitu Peraturan Daerah (Perda) Kota Sorong No. 1/2024. Perda yang berlaku sejak 1 Januari 2024 ini diterbitkan untuk melaksanakan amanat UU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD). Perda itu juga dimaksudkan untuk […]

  • Tingkatkan Transparansi, Pemda Perlu Susun Laporan Belanja Perpajakan

    Tingkatkan Transparansi, Pemda Perlu Susun Laporan Belanja Perpajakan

    Pemerintah daerah dinilai perlu mengikuti jejak pemerintah pusat untuk menyusun laporan belanja perpajakan (tax expenditure report). Manager of DDTC Fiscal Research & Advisory (FRA) Denny Vissaro mengatakan pemerintah pusat menyusun laporan belanja perpajakan antara lain untuk meningkatkan transparansi fiskal. Menurutnya, tujuan dan semangat yang sama juga dapat diduplikasi oleh pemerintah daerah. “Tax expenditure report di tingkat […]

WhatsApp WA only