NEWS
-
Wajib Pajak Bisa Dapat Keringanan Sanksi
Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Jakarta Barat akan merelaksasi aturan sanksi administrasi bagi wajib pajak yang punya tunggakan. Kebijakan ini berlaku mulai 1 September 2024 hingga empat bulan ke depan, atau berakhir pada 31 Desember 2024. Diskon sanksi ini mengacu ke Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengurangan […]
-
Tarif Pajak Impor Mobil dari China ke Eropa Bakal Dipangkas
Komisi Eropa akan memangkas tarif yang diusulkan bagi impor mobil yang dibuat di China. Salah satunya adalah produk bikinan Tesla. Komisi Eropa, seperti dikutip Reuters, menetapkan tarif baru untuk kendaraan Tesla dikurangi sekitar 9%. Nilainya jadi lebih rendah tarif yang diusulkan pada Juli, yakni 20,8%. Tesla juga telah meminta perhitungan ulang tarifnya. Eksekutif Uni Eropa […]
-
Cara Menyamakan Data pada 2 Aplikasi e-Faktur yang Beda Perangkat
Pengusaha kena pajak (PKP) bisa meng-install aplikasi e-faktur pada dua perangkat/komputer sekaligus dengan menggunakan akun yang sama. Dalam kondisi tersebut, wajib pajak perlu menyinkronkan data pada kedua aplikasi. Ditjen Pajak (DJP) lantas mengungkap cara menyamakan data pada 2 aplikasi e-faktur yang berbeda perangkat. Caranya, dengan menggunakan mekanisme ekspor-impor data faktur pajak yang berbeda pada masing-masing […]
-
Soft Launcing Coretax Sebelum Pelantikan Presiden, Sistem Sudah Siap?
Kementerian Keuangan menyatakan soft launching atas pembaruan sistem inti administrasi perpajakan (PSIAP) atau coretax administration system (CTAS) akan dilaksanakan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam waktu dekat. Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak Iwan Djuniardi mengatakan coretax system secara umum sudah siap untuk dilaksanakan soft launching. Terlebih, proyek coretax system dimulai […]
-
Perusahaan Besar Dikasih Diskon Pajak, Rakyat Disiksa Pakai PPN 12%!
Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Faisal Basri mengungkapkan betapa tidak masuk akalnya rencana pemerintah menerapkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12%. Menurut dia, kenaikan itu hanya menyengsarakan rakyat, namun tidak signifikan menambah penerimaan negara. Faisal menilai rencana kenaikan PPN menjadi 12% juga tidak adil. Sebab, pemerintah masih jor-joran memberikan banyak insentif […]
WA only