NEWS
-
10 Tahun Jokowi: Tax Ratio Tidak Tambah Tinggi meski Semua Dipajaki
Menjelang genapnya 10 tahun Jokowi menduduki kursi presiden di Istana Negara, rasio pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) tak kunjung mendekati 12,2% sebagaimana janjinya pada Pilpres 2019. Bila diperhatikan secara saksama, tren penurunan rasio pajak atau tax ratio justru terjadi kala penerimaan perpajakan yang pemerintah kantongi semakin tebal. Saat awal Joko Widodo (Jokowi) menjabat pada […]
-
Siap-siap, Penunggak Pajak Akan “Dikejar” sampai Rumah
Samsat Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumsel, mengejar penunggak pajak sampai rumah. Dilansir dari Antaranews, Samsat Kabupaten Ogan Komering Ulu membentuk tiga tim untuk menagih wajib pajak yang menunggak membayar pajak kendaraan bermotor. Kepala Samsat OKU, Humaniora Basili Basmark melalui Kasi Pendataan dan Penagihan, Saiupuddin di Baturaja, mengatakan bahwa tiga tim ini dibentuk untuk mengoptimalkan program […]
-
Pelajar SD hingga Mahasiswa Gaungkan Kesadaran Pajak di Patur 2024
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II (DJP Jatim II) serta unit vertikalnya menganggungkan kesadaran pajak ke pelajar sekolah dasar (SD) hingga mahasiswa dalam kegiatan Pajak Bertutur (Patur) 2024. Acara bertajuk ‘Lampaui Batas, Bersatu untuk Indonesia Emas’ dan slogan ‘Pajak Bertutur 2024, Sehari Mengenal Selamanya Bangga’ ini dilakukan di 16 sekolah dan 2 perguruan […]
-
Pahami Lagi Tarif Pajak Kendaraan Bermotor Jakarta yang Baru
Pemerintah Provinsi Jakarta telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 (Perda 1/2024) yang membawa perubahan signifikan pada tarif Pajak Kendaraan Bermotor. Beleid ini merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 yang mengatur tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD), serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 […]
-
APINDO Sarankan 2 Kebijakan Penyeimbang Kenaikan Tarif PPN 12 Persen
Kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen akan diberlakukan mulai 1 Januari 2025 sesuai dengan amanat Pasal 7 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Hal ini ditekankan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta. Merespons hal tersebut, […]
WA only