Mindblown: a blog about philosophy.
-
DPRD Banjarmasin petakan aturan besaran tarif pajak dan retribusi daerah
DPRD Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan mulai memetakan aturan besaran tarif pajak daerah dan retribusi daerah dalam draf rancangan peraturan daerah (Raperda) terkait hal tersebut. Menurut dia, panitia khusus (Pansus) Raperda ini dari pihak legislatif menunggu pengajuan besaran perhitungan tarif dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemkot Banjarmasin untuk dibahas kembali. Sebab, ungkap dia, ada sebanyak […]
-
Pengusaha Minta Insentif Pajak, Wali Kota Ini Ogah Berikan
Pemerintah Kota (Pemkot) Jayapura, Papua mengaku belum akan memberikan fasilitas keringanan pajak kepada pelaku usaha perhotelan. Pj Wali Kota Jayapura Frans Pekey mengatakan pihaknya telah memberikan fasilitas keringanan pajak sebesar 20% pada Maret hingga Mei 2023. Fasilitas dimaksud belum akan diberikan kembali mengingat Pemkot Jayapura perlu memenuhi target penerimaan. “Sampai sekarang juga ada yang minta, […]
-
Agar Optimal Beri Layanan Publik, Negara Butuh Tax Ratio 14,5 Persen
Ditjen Pajak (DJP) mengungkapkan suatu negara memerlukan tax ratio setidaknya sebesar 14,5% agar negara tersebut bisa memberikan pelayanan publik dan memenuhi kebutuhan pembangunannya. Direktur Transformasi Proses Bisnis DJP Imam Arifin mengatakan saat ini tax ratio Indonesia masih sekitar 10%. Dengan demikian, Indonesia masih memiliki PR untuk mencari tambahan penerimaan sebesar 4,5% dari PDB. “Di Eropa ada beberapa negara yang tax […]
-
KLHK: Pajak pencemaran lingkungan perlu uji publik
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) RI Siti Nurbaya Bakar mengemukakan penerapan pajak pencemaran lingkungan perlu didahului dengan uji publik yang melibatkan peran pemerintah daerah. “Pajak daerah otoritasnya Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Saya minta ke Menteri Dalam Negeri agar Dirjennya berinteraksi dengan daerah untuk uji publik di masyarakat, sebab ada uang yang dikenakan,” kata Siti […]
-
Keberlanjutan Reformasi Pajak Penting untuk Tax Ratio RI, Ini Kuncinya
JAKARTA. Indonesia dipandang perlu melanjutkan reformasi pajak. Tujuannya, meningkatkan penerimaan secara jangka panjang dalam rangka memenuhi kebutuhan belanja pada APBN. Founder DDTC Darussalam mengatakan reformasi pajak tidak bisa didesain secara instan dan ditujukan untuk memenuhi tujuan jangka pendek semata. Berkaca pada pengalaman di 32 negara yang berhasil melaksanakan reformasi pajak, tax ratio di negara-negara tersebut […]
Got any book recommendations?
WA only