NEWS
-
Kemenkeu Kejar 2.000 Wajib Pajak, Pakar Ingatkan Risiko Sengketa
Pakar menyambut baik strategi Kementerian Keuangan alias Kemenkeu untuk mengejar setidaknya 2.000 wajib pajak nakal, sembari mengingatkan risiko sengketa pajak. Ketua Pengawas Ikatan Konsultan Pajak Indonesia Prianto Budi Saptono menilai merupakan suatu kewajaran apabila pemerintah melakukan berbagai upaya untuk dapat meningkatkan penerimaan pajak. Bagaimanapun, penerimaan pajak turun drastis pada awal tahun. Kemenkeu melaporkan penerimaan pajak […]
-
Restitusi Pajak Melonjak, Tembus Rp 111,04 Triliun Hingga Februari 2025
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi pengembalian pajak atau restitusi pajak mengalami lonjakan hingga Februari 2025. Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu Dwi Astuti mengatakan realisasi restitusi pajak hingga Februari 2025 mencapai Rp 111,04 triliun. Jika mengacu data KONTAN, angka ini mengalami peningkatan 93,11% dibandingkan periode yang sama pada tahun […]
-
Pajak Fintech P2P Lending dan Kripto Hasilkan Rp 4,44 Triliun Per Februari 2025
Perolahan pajak dari bisnis fintech peer-to-peer (P2P) lending dan aset kripto mencapai Rp 4,44 triliun hingga akhir Februari 2025. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Dwi Astuti, melaporkan, total penerimaan pajak dari fintech P2P lending hingga Februari 2025 mencapai Rp 3,23 triliun. Adapun rinciannya, penerimaan tahun 2022 sebesar […]
-
Awal 2025, Penerimaan Pajak Kaltim-Kaltara Tembus Rp 4,3 Triliun
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara (Kaltim-Kaltara) mencatatkan capaian penerimaan pajak bruto sebesar Rp 4,3 triliun hingga 28 Februari 2025. Capaian ini diungkapkan dalam rapat koordinasi gabungan Asset Liability Committee (ALCo) Regional Kaltim-Kaltara yang melibatkan seluruh unit vertikal Kementerian Keuangan di wilayah tersebut. Penerimaan pajak bruto ini ditopang oleh beberapa […]
-
Notaris Wajib Validasi PPh PHTB di CoretaxDJP,Begini Syaratnya
KPP Pratama Situbondo mengadakan bimbingan teknis validasi PPh atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan PHTB melalui Coretax DJP bersama Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah IPPAT pada 20 Februari 2025. Penyuluh pajak dari KPP Pratama Situbondo Hendy Hermawan mengatakan akses validasi PPh atas PHTB melalui Coretax DJP hanya diberikan kepada notaris yang terdaftar dan datanya […]
WA only