NEWS
-
PPN 12% Tergantung Pemerintahan Bru
Sesuai UU HPP, kenaikan tarif PPN menjadi 12% berlaku paling lambat 1 Januari 2025 Masyarakat masih harap-harap cemas menanti keputusan pemerintah terkait kenaikan PPN dari 11% menjadi 12% pada Januari 2025. Kelak, kebijakan ini akan pemerintah baru tetapkan. Tarif PPN 12% merupakan perintah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentangvHarmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). MengacuvPasal 7 […]
-
Daftar 20 Kerajaan Bisnis Pembayar Pajak Terbesar Tahun 2023
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan membeberkan 20 wajib pajak grup yang paling besar berkontribusi terhadap penerimaan negara 2023. Mereka diberikan penghargaan dalam rangka memperingati Hari Pajak 2024. Mereka yang masuk dalam jajaran 20 grup pembayar pajak terbesar pada 2023 didominasi oleh grup konglomerasi milik taipan Tanah Air. Sebut saja Grup Djarum milik konglomerat Robert […]
-
HWI Jadi Prioritas Pengawasan Pajak, IKAPRAMA Bantu Wajib Pajak Pahami Strategi Tata Kelola yang Efektif
Dalam dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025, pemerintah memprioritaskan pengawasan pajak kepada Wajib Pajak High Wealth Individual (HWI). Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pun mulai melakukan serangkaian upaya penguatan ekstensifikasi serta pengawasan terarah dan berbasis kewilayahan kepada Wajib Pajak HWI tersebut. Oleh karena itu, Ikatan Alumni Prasetiya Mulya (IKAPRAMA) Share Interest Group (SIG) Financial […]
-
Ada Coretax, WP Orang Pribadi Tetap Wajib Sampaikan SPT Tahunan
Kewajiban wajib pajak untuk melaporkan SPT Tahunan tidak bisa serta merta dihilangkan seiring dengan hadirnya coretax administration system. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Ditjen Pajak (DJP) Dwi Astuti mengatakan kewajiban untuk melaporkan SPT Tahunan telah diatur dalam UU KUP. Kewajiban tersebut tidak bisa serta merta dihapus karena adanya coretax. “KUP bilang bahwa setiap wajib pajak […]
-
Susun Insentif Pajak Family Office, Pemerintah Patuhi Prinsip OECD
Pemerintah menyatakan bakal berhati-hati dalam menyusun insentif pajak bagi investor family office. Sesmenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan skema insentif pajak ini membutuhkan diskusi lintas kementerian/lembaga. Menurutnya, kebijakan soal insentif pajak untuk family office juga harus memperhatikan prinsip-prinsip pajak internasional. “Kalaupun di sini nanti ada kekhususan mengenai perlakuan dari family office, prinsip tetap harus comply dengan […]
WA only