NEWS
-
Catat! Sri Mulyani Ungkap Tax Ratio RI pada 2023 Sebesar 10,21 Persen
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan rasio pajak (tax ratio) pada 2023 sebesar 10,21%. Sri Mulyani mengatakan penerimaan pajak hingga akhir 2023 terus menunjukkan kinerja yang positif. Meski demikian, tax ratio pada 2023 lebih kecil dari tahun sebelumnya yang sebesar 10,39%. “Kalau kita lihat dari sisi tax ratio-nya, rasio perpajakan terhadap GDP kita 10,21%. Ini […]
-
Pemerintah Proyeksi Setoran Pajak Konsumsi akan Lampaui Target
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memperkirakan penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan barang mewah (PPnBM) akan melampaui target yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024. Merujuk Laporan Pelaksanaan APBN Semester I-2024, pemerintah memproyeksikan penerimaan PPN dan PPnBM pada tahun ini akan mencapai Rp 815,5 triliun. Angka ini setara 100,5% dari target yang […]
-
Awas! Rasio Utang RI Naik, Stabilitas Ekonomi Jadi Taruhan
Ekonom senior Faisal Basri buka suara mengenai wacana presiden terpilih Prabowo Subianto menaikkan rasio utang menjadi 50%. Dia mengatakan rencana tersebut bisa berdampak buruk bagi stabilitas ekonomi makro Indonesia. “Kalau dipaksakan, ya siap-siap aja makro stabilitasnya goyang,” kata Faisal Basri dikutip Jumat, (12/7/2024). Sebelumnya, rencana menaikkan rasio utang menjadi 50% diungkap oleh Hashim Djojohadikusumo. Hashim […]
-
NJOP, Kunci Membuka Informasi Nilai Properti dan Perhitungan PBB-P2
Memiliki rumah di Jakarta, kota metropolitan yang dinamis dan penuh peluang, merupakan impian banyak orang. Namun, di balik impian tersebut, terdapat pertimbangan penting yang perlu dipahami, yaitu Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dan dampaknya terhadap besaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). NJOP yaitu harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar. […]
-
Penerbitan Izin Tambang Butuh SKF, WP Tidak Boleh Ada Utang Pajak
Izin usaha pertambangan (IUP) hanya bisa diterbitkan kepada wajib pajak yang bergerak di bidang pertambangan jika memenuhi syarat administratif, teknis, lingkungan, dan finansial. Hal ini diatur dalam PP 96/2021. Syarat finansial dipenuhi melalui pemberian surat keterangan fiskal (SKF) kepada wajib pajak. Peraturan Dirjen Pajak PER-03/PJ/2019 secara khusus mengatur mengenai pengajuan SKF ini. Ada beberapa syarat […]
WA only