NEWS
-
Minta Data e-Faktur, DJP: Saat Ini Hanya Bisa Langsung di KPP
Ditjen Pajak (DJP) menegaskan permintaan data e-faktur hanya dapat dilakukan secara langsung ke kantor pelayanan pajak (KPP). Contact center DJP, Kring Pajak, mengatakan permintaan data e-faktur dilakukan dengan surat. Adapun surat permintaan data e-faktur dibuat sesuai dengan contoh format dalam Lampiran huruf L PER-03/PJ/2022 s.t.d.d PER-11/PJ/2022. “Saat ini untuk permintaan data e-faktur hanya dapat dilakukan […]
-
Pemkot Beri Diskon BPHTB sebesar 30% hingga Akhir September 2024
Pemkot Semarang, Jawa Tengah kembali memberikan insentif diskon tarif bea perolehan hak atas tanah dan bangunan BPHTB) sebesar 30% untuk mendukung program pendaftaran tanah sistematis lengkap PTSL). Badan Pendapatan Daerah Bapenda) Kota Semarang menyatakan diskon BPHTB diberikan kepada masyarakat yang terdaftar dan tercatat menerima manfaat dari program PTSL BPN Kota Semarang. Diskon BPHTB PTSL ini […]
-
Wacana Diskon PPnBM Muncul Lagi demi Keluar Jebakan 1 Juta Unit
Pada 2021-2022, terjadi lonjakan penjualan mobil yang dipengaruhi oleh implementasi program Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Ditanggung Pemerintah (PPnBM DTP) alias diskon PPnBM. Dalam keberjalanan insentif program PPnBM DTP tersebut, tercatat kinerja penjualan untuk periode Maret sampai dengan Desember 2021 meningkat 113 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sedangkan pada 2022, program tersebut sukses […]
-
Menperin sebut insentif PPnBM dorong penjualan mobil domestik
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan insentif Pajak Penjualan Barang Mewah Ditanggung Pemerintah (PPnBM DTP) bisa menjadi solusi untuk mengatasi stagnasi pasar mobil sehingga mendorong penjualan. Menurut dia insentif fiskal ini telah berhasil meningkatkan penjualan kendaraan dalam negeri sebanyak 113 persen dalam periode Maret-Desember 2021, serta pada Januari-Mei 2022, program tersebut sukses meningkatkan penjualan hingga […]
-
Kemenkeu Tegaskan Pungutan Pajak Mandi Uap/Spa Bukan Pajak Berganda
JAKARTA. Pemerintah membantah pengenaan pajak daerah atas mandi uap/spa merupakan pajak berganda seperti dalil Pemohon Perka Nomor 19/PUU-XXII/2024 yang wajib pajak PBJT harus menanggung pajak tambahan yang dikenakan pemerintah daerah (pemda). Pengusaha menilai berbagai dirinya telah dikenakan pajak berganda lantaran para pengusaha telah melakukan kewajiban perpajakan seperti pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penghasilan (PPh) Badan, […]
WA only