NEWS
-
DPR Waswas Defisit APBN 2025 Melebar Imbas Tren Penerimaan Pajak dan Utang Negara
Badan Anggaran (Banggar) DPR mengingatkan pemerintah agar menetapkan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2025 dengan memperhatikan perubahan pendapatan negara, harga, dan lifting minyak bumi. Saat ini pemerintah sudah menetapkan defisit APBN 2025 dalam kisaran 2,29 sampai 2,82% dari produk domestik bruto (PDB). “Potensi utang yang jatuh tempo pada tahun 2025 akan […]
-
Setoran Pajak Diprediksi Tak Capai Target, Luhut: Ada Inefisiensi di Berbagai Sektor
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memproyeksi, pendapatan negara yang berasal dari pajak tidak mencapai target hingga pengujung 2024. Menanggapi hal tersebut, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves, Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan, penurunan penerimaan negara dari Pajak Penghasilan (PPh) Badan lantaran adanya inefisiensi di berbagai sektor. Luhut mengatakan, pemerintah mengatasi hal tersebut dengan melakukan digitalisasi di […]
-
Setoran PPh Badan Turun 34,5% di Semester I-2024, Bisa Naik di Semester II?
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan penerimaan dari pajak penghasilan (PPh) badan mencapai Rp 172,66 triliun, atau turun 34,5% secara neto dan 25,7% secara bruto. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, moderasi harga komoditas seperti crude palm oil (CPO), batubara dan tembaga memicu penurunan profitabilitas dan meningkatkan kebutuhan likuiditas, sehingga meningkatkan restitusi dan terkontraksinya PPh badan pada sektor […]
-
Setoran Pajak Anjlok, Sri Mulyani Perkuat Pengawasan Kepatuhan Pajak
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akan meningkatkan kebijakan pengawasan dan kepatuhan wajib pajak untuk meningkatkan penerimaan pajak pada tahun ini. Diketahui, penerimaan pajak anjlok 7,9% yoy menjadi Rp 893,8 triliun di semester I 2024. Selain itu, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) juga terus memperkuat implementasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Dengaan […]
-
Pemotong Diimbau Pakai NPWP 16 Digit untuk Bupot Mulai Masa Juli 2024
Pemotong atau pemungut pajak diimbau untuk menggunakan NPWP 16 digit dalam pembuatan bukti potong mulai masa pajak Juli 2024. Topik ini menjadi salah satu ulasan media nasional pada hari ini, Rabu 10/7/2024. Penyuluh Pajak Ahli Pertama DJP Dwi Langgeng Santoso mengatakan pembuatan bukti potong, baik untuk unifikasi, PPh Pasal 21/26, serta instansi pemerintah sudah dapat […]
WA only