NEWS
-
Pemotong Diimbau Pakai NPWP 16 Digit untuk Bupot Mulai Masa Juli 2024
Pemotong atau pemungut pajak diimbau untuk menggunakan NPWP 16 digit dalam pembuatan bukti potong mulai masa pajak Juli 2024. Topik ini menjadi salah satu ulasan media nasional pada hari ini, Rabu 10/7/2024. Penyuluh Pajak Ahli Pertama DJP Dwi Langgeng Santoso mengatakan pembuatan bukti potong, baik untuk unifikasi, PPh Pasal 21/26, serta instansi pemerintah sudah dapat […]
-
DJP Jaksel I Gelar Perkara Pajak dengan Kejagung
Kantor Wilayah DJP (Kanwil DJP) Jakarta Selatan I menggelar perkara dengan Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam rangka pembahasan usul penghentian penyidikan atas tersangka RH pada tanggal 25 Juni 2024. Hal ini merupakan bentuk penegakan hukum pidana di bidang perpajakan yang mengedepankan asas ultimum remedium melalui pemberian kesempatan kepada tersangka untuk mengembalikan kerugian pada pendapatan negara beserta […]
-
Setoran Pajak Diprediksi Tak Capai Target, Ini Kata Luhut
Defisit APBN tahun 2024 diproyeksi lebih besar dari target yang ditetapkan pemerintah. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan mengakui hal ini terjadi lantaran masih adanya inefisiensi di berbagai sektor. “Banyak penerimaan negara potensial yang belum kita ambil dari sini,” jelas Luhut melalui media sosial pribadinya, Selasa (9/7). Dia mencontohkan pada sektor […]
-
Penerimaan PPh Badan Diperkirakan Bakal Berat hingga Akhir Tahun, Ini Alasannya
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan penerimaan dari Pajak Penghasilan (PPh) Badan mencapai Rp 172,66 triliun, atau turun 34,5% secara neto dan 25,7% secara bruto. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan moderasi harga komoditas seperti Crude Palm Oil (CPO), batubara dan tembaga memicu penurunan profitabilitas dan meningkatkan kebutuhan likuiditas, sehingga meningkatkan restitusi dan terkontraksinya PPh Badan pada […]
-
Siap-siap! Impor Keramik dari China Bakal Kena Pajak Tambahan hingga 200%
Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengatakan berdasarkan hasil dari Komite Anti Dumping Indonesia (KADI), produk impor keramik dari China yang terbukti dumping akan ada tambahan pajak berupa Bea Masuk Anti Dumping (BMAD). Plt Dirjen Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil (IKFT) Kemenperin, Reni Yanita mengatakan memang usulan BMAD untuk keramik dari China itu terbesar hingga mencapai 199%. Namun, […]
WA only