NEWS
-
Bayar PBB di DKI Bisa Diangsur, Permohonan Paling Lambat 31 Juli 2024
Warga DKI Jakarta dapat mengajukan permohonan angsuran pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan PBBP2) sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Pergub) DKI Jakarta 16/2024. Permohonan angsuran bisa diajukan atas pokok PBBP2 yang harus dibayar untuk tahun pajak 2024. Selain itu, angsuran juga bisa diajukan atas tunggakan PBBP2 tahun pajak 2013 sampai dengan tahun pajak […]
-
Kapan Pemadanan NIK-NPWP Berakhir dan Apa Sanksinya Kalau Telat?
Penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) berlaku mulai 1 Juli 2024. Lantas kapan pemadanan NIK menjadi NPWP berakhir? Pemadanan NIK dengan NPWP berakhir pada 30 Juni 2024. Penggantian itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112 Tahun 2022 tentang NPWP bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, dan Wajib Pajak […]
-
Berharap Proses Panjang Perda Pajak Daerah Berakhir Manis
MULAI 1 Januari 2001, sistem desentralisasi fiskal di Indonesia resmi berjalan. Dalam 2 dekade terakhir ini, tak sedikit capaian positif yang diambil dari pelaksanaan sistem tersebut. Meski begitu, pelaksanaan desentralisasi fiskal ternyata masih dihadapkan dengan berbagai tantangan. Mulai dari pemanfaatan transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) yang belum optimal, local tax ratio yang masih […]
-
Rumah di Jakarta dengan NJOP di Bawah Rp 2 Miliar Kena Pajak, Cek Aturan Barunya
Ada aturan baru soal insentif fiskal daerah berupa keringanan, pengurangan, dan pembebasan, serta kemudahan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tahun 2024 di wilayah DKI Jakarta. Dalam aturan ini disebut bahwa hanya warga Jakarta yang punya satu rumah atau hunian dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) hingga Rp2 miliar yang mendapatkan pajak gratis. Hal […]
-
DJP Harap Paslon Capres-Cawapres Paham Soal Pajak, Ini Alasannya
Ditjen Pajak (DJP) berharap paslon capres-cawapres yang maju dalam pemilu 2024 memiliki pemahaman yang baik tentang pajak. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Dwi Astuti mengatakan capres-cawapres beserta tim kampanyenya perlu memahami perkembangan pajak, baik nasional maupun internasional. Alasannya, pemahaman capres-cawapres tersebut akan menentukan kebijakan pajak Indonesia di masa depan. “DJP berharap para pasangan capres-cawapres […]
WA only