NEWS
-
Pemerintah Bidik Setoran Pajak Orang Super Kaya
Pemerintah memprioritaskan pengawasan kepada wajib pajak orang kaya pada tahun depan Pemerintah berupaya memacu penerimaan perpajakan pada tahun depan. Salah satu caranya menyasar potensi pajak orang kaya. Pemerintah memasukkan prioritas pengawasan atas wajib pajak (WP) high wealth individual (HWI) dan WP ke grup kedalam kebijakan teknis pajak yang dilanjutkan pada 2025. Rencana ini tertuang dalam […]
-
DJP Siap Awasi Kepatuhan WP yang Manfaatkan Insentif Pajak di IKN
Ditjen Pajak (DJP) akan mengawasi kepatuhan wajib pajak yang memanfaatkan berbagai fasilitas perpajakan di Ibu Kota Nusantara (IKN). Penyuluh Pajak Ahli Pratama DJP Imaduddin Zauki mengatakan pengawasan dilaksanakan melalui mekanisme laporan realisasi penanaman modal dan kegiatan usaha. Adapun pengawasan kepatuhan dibutuhkan untuk memastikan pemberian fasilitas perpajakan terukur dan terarah. “Di sini ada kewajiban bagi yang […]
-
Pemerintah Perkuat Basis Pajak Lewat Pengawasan HWI, Pengamat Soroti Hal Ini
JAKARTA. Dalam rangka penguatan basis perpajakan, pemerintah memasukkan prioritas pengawasan atas Wajib Pajak (WP) High Wealth Individual (HWI) dan WP grup ke dalam kebijakan teknis pajak yang dilanjutkan pada 2025. “Penguatan basis perpajakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi dengan melakukan… prioritas pengawasan atas WP High Wealth Individual (HWI) beserta WP Group, transaksi afiliasi dan ekonomi digital,” […]
-
Sri Mulyani Sebut Tinggal Satu Negara Belum Dukung Dua Pilar Pajak Global
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan mengenai perkembangan implementasi solusi dua pilar perpajakan internasional. Di hadapan Komisi XI DPR RI, Sri Mulyani mengatakan, masih ada satu negara yang belum menyetujui solusi dua pilar perpajakan yang diusung OECD itu. Ia meyebut, solusi dua pilar pajak internasional ini menjadi konsen G-20. Oleh karena itu pihaknya akan terus […]
-
Pemprov DKI Jakarta Berikan Pembebasan PBB Hingga 100%, Ini Syaratnya
JAKARTA, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memberikan fasilitas pembebasan pokok pajak bumi dan bangunan (PBB) tahun pajak 2024 khusus atas rumah dengan nilai jual objek pajak (NJOP) maksimal Rp2 miliar. Fasilitas ini tercantum dalam Pergub 16/2024. Pembebasan pokok PBB sebesar 100% tersebut diberikan sepanjang hunian dimiliki, dikuasai, atau dimanfaatkan oleh wajib pajak orang pribadi yang […]
WA only