NEWS
-
RI Jadi Member OECD: Tax Holiday Bakal Direvisi, Insentif IKN Batal?
Kebijakan insentif fiskal berupa tax holiday atau pembebasan dan pengurangan pajak penghasilan bakal dievaluasi pemerintah, seiring dengan upaya Indonesia untuk menjadi negara anggota OECD yang menetapkan ketentuan pajak minimum global atau global minimum tax. “Pasti evaluasinya, itu tapi teman-teman di Kementerian Keuangan,” ucap Sekertaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso di kantornya, Jakarta, dikutip Kamis […]
-
Coretax DJP, Pemerintah Bisa Tahu Potensi dari Tiap Wajib Pajak
Dengan implementasi coretax administration system (CTAS), Ditjen Pajak (DJP) akan bisa lebih akurat dalam memprediksi potensi penerimaan. Topik tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Kamis (30/5/2024). Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak Iwan Djuniardi mengatakan semua data terkait dengan wajib pajak akan masuk dalam portal akun wajib […]
-
Termasuk Pajak, 6 Kebijakan UU HKPD Ini Mulai Implementasi pada 2025
Terdapat beberapa instrumen kebijakan dalam Undang-Undang (UU) Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) yang akan diimplementasikan pada 2025. Dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025, pemerintah menyatakan implementasi sejumlah instrumen kebijakan dalam UU HKPD pada tahun depan merupakan bagian dari reformasi struktural. âUU HKPD didesain untuk menyempurnakan pelaksanaan desentralisasi […]
-
Ikuti PSN Lainnya, PTPN Grup Juga akan Terima Relaksasi Pajak
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggencarkan sosialisasi Proyek Strategis Nasional (PSN) PT Perkebunan Nusantara (PTPN) Grup kepada Kepala Daerah yang ada di Kalimantan. Sebelumnya, kegiatan serupa juga telah digelar di Palembang, Sumatera Selatan. Plh Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Horas Maurits Panjaitan menyampaikan PTPN Grup akan menerima relaksasi pajak sebagaimana PSN lainnya di Tanah Air. Hal ini […]
-
Besok (31/5) Batas Akhir Pemadanan NIK – NPWP, Cek Cara Memadankan Secara Online
Wajib pajak harus memadankan nomor induk kependudukan (NIK) dengan nomor pokok wajib pajak (NPWP) paling lambat besok 31 Mei 2024. Berikut cara memadankan NIK dan NPWP dengan mudah jika Anda belum menjalankan ketentuan tersebut. Pemadanan NIK dengan NPWP mendekati batas akhir. Namun belum semua wajib pajak melakukan pemadanan NIK dengan NPWP. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) […]
WA only