Mindblown: a blog about philosophy.
-
Beli Rumah Subsidi Bisa Bebas PPN 11 Persen, Cek Syaratnya!
Kementerian Keuangan melalui Badan Kebijakan Fiskal (BKF) telah resmi menaikkan batas maksimal harga jual rumah subsidi yang mendapatkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11 persen. Aturan baru tersebut termaktub dalam Peraturan Menteri Keuangan atau PMK No.60/2023 tentang tentang Batasan Rumah Umum, Pondok Boro, Asrama Mahasiswa dan Pelajar, serta Rumah Pekerja yang Dibebaskan dari Pengenaan PPN. Kepala […]
-
Aturan PPN Disebut Bisa Naikkan Biaya Logistik, Ini Alasannya
Zaroni merekomendasikan pengenaan PPN untuk jasa freight forwarding dan jasa pengiriman barang/paket pos/kurir untuk perusahaan PJL yang sudah PKP tetap menggunakan ketentuan PPN 11% X DPP, serta dapat dikreditkan dengan PM atas perolehan barang dan jasa kena pajak. Zaroni juga mengusulkan pengkajian kembali peraturan tersebut oleh Ditjen Pajak dengan melibatkan para ahli/akademisi pajak, pengusaha, dan […]
-
DJP: Tidak Ada Batasan Kuota Penerbitan Faktur Pajak Digunggung
Faktur pajak harus memuat identitas pembeli, salah satunya NPWP atau NIK. Jika tidak memenuhi ketentuan itu maka faktur pajak yang terbit dianggap tidak lengkap. Hal ini tertuang dalam Perdirjen Pajak PER-03/PJ/2022. Namun, ada kalanya pengusaha kena pajak (PKP) bisa menerbitkan faktur pajak digunggung atau faktur pajak eceran, yakni tanpa NIK atau NPWP. Syaratnya, pembeli memenuhi […]
-
Aparat Pajak Kian Piawai Pungut Setoran Pajak Konsumsi
Daya pungut pemerintah dalam mengejar setoran pajak atas konsumsi terus membaik meskipun diselimuti berbagai tantangan perekonomian, seperti inflasi yang tinggi. Hal ini tidak terlepas dari berbagai upaya yang dilakukan pemerintah dan reformasi perpajakan yang dilakukan. Apalagi, peningkatan aktivitas masyarakat yang berdampak ke konsumsi masyarakat juga berkaitkan dengan menguatnya pajak konsumsi alias pajak pertambahan nilai (PPN). […]
-
WP Tidak Kunjung Lunasi Utang Pajak, Layanan Publik Bisa Diblokir
Pemerintah dapat melakukan pemblokiran layanan publik tertentu atas rekomendasi atau permohonan dari dirjen pajak. Ketentuan yang diatur dalam PMK 61/2023 tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Selasa (20/6/2023). Sesuai dengan ketentuan Pasal 146 ayat (1) PMK 61/2023, dalam mendukung pelaksanaan tindakan penagihan pajak, dirjen pajak dapat memberikan rekomendasi dan/atau mengajukan permohonan […]
Got any book recommendations?
WA only