NEWS
-
Pelaporan SPT Tahunan 2023 Tumbuh Tapi Masih di Bawah Target
Jakarta. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat secara agregat jumlah SPT Tahunan PPh yang telah disampaikan oleh Wajib Pajak telah mencapai 73,61% atau 14.186.630 SPT. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Dwi Astuti, mengatakan jumlah SPT Tahunan PPh tersebut tumbuh 7,15% jika dibandingkan periode yang sama dengan tahun lalu. Untuk rinciannya, […]
-
Segini Besaran Pajak Terbaru saat Belanja dari Luar Negeri
Jakarta. Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan alias Zulhas telah menerbitkan aturan baru terkait barang impor bawaan penumpang dari luar negeri, yakni Peraturan Menteri (Permendag) Nomor 7 Tahun 2024. Secara umum aturan ini berisikan revisi sejumlah ketentuan dalam Permendag Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor. Aturan ini juga baru diberlakukan mulai hari ini, […]
-
Rasio Pajak Daerah Masih Rendah dan Perlu Digenjot
MENTERI Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menyatakan, Indonesia perlu memperkuat kapasitas fiskal di level daerah dan pusat demi mencapai target pembangunan nasional. Sayangnya, rata-rata local tax ratio atau rasio pajak kabupaten/kota secara nasional terbilang masih rendah, yaitu 0,51% pada tahun 2021. “Pajak daerah dan retribusi daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah (PAD) belum mampu […]
-
Kejarlah Setoran Pajak Sampai ke Luar Negeri
Pemerintah Indonesia rilis aturan kerjasama pengejaran dan penagihan pajak di luar negeriPemerintah Indonesia terus menggali potensi penerimaan negara dari sektor perpajakan. Salah satu strateginya adalah menggaet negara mitra dalam upaya mengejar setoran para wajib pajak yang memiliki aset di luar negeri. Dengan kata lain, para wajib pajak yang bandel tak bisa lagi berkelit untuk memenuhi […]
-
Jaring Wajib Pajak Baru, Pemkab Data Ulang Objek PBB-P2
Pemerintah Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, kembali melaksanakan pendataan ulang terhadap objek pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2). Kepala Bidang Pendataan dan Penilaian pada BPRD Lumajang Catur Prayogi mengatakan pendataan ulang dilakukan untuk memperbaiki basis data PBB-P2. Melalui kegiatan ini, pemkab berharap akan menambah wajib pajak baru. “Kendati banyak kendala, kami tetap siap menjalankan […]
WA only