NEWS
-
Adakan Blokir Serentak, DJP Jatim Sasar 1.182 Rekening Wajib Pajak
SIDOARJO, Kanwil Ditjen Pajak (DJP) Jawa Timur I, II, dan III akan melakukan pemblokiran rekening penunggak pajak secara serentak. Ketiga kanwil tersebut bakal memblokir 1.182 rekening milik banyak penunggak pajak. Pemblokiran dilakukan dengan menyampaikan 1.182 berkas piutang pajak kepada 10 bank besar yang berlokasi di Jakarta dan Tangerang. “Dengan pemblokiran serentak ini, diharapkan dapat memberikan […]
-
Belum Bayar dan Lapor SPT, WP Potensial Ini Didatangi Petugas Pajak
Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Sinjai melakukan visit ke salah satu wajib pajak orang pribadi pada 3 April 2024. Kunjungan dilakukan lantaran orang pribadi tersebut masuk dalam daftar wajib pajak potensial. Dalam kegiatan tersebut, KP2KP menugaskan pegawainya bernama Sinjai Arfian untuk menemui Ashar selaku pemilik toko alat pertukangan secara langsung. Adapun Ashar merupakan […]
-
DJP: Pengembalian Pembayaran Pajak Hingga Maret 2024 Rp83,51 triliun
Realisasi pengembalian pembayaran (restitusi) pajak pada kuartal I/2024 mengalami kenaikan hampir 100% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Topik tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Kamis (2/5/2024). Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak (DJP) Dwi Astuti mengatakan secara agregat, total realisasi restitusi sampai dengan 31 Maret 2024 senilai Rp83,51 […]
-
Kapan Sisa Lebih Badan atau Lembaga Nirlaba Pendidikan Jadi Objek PPh?
Sisa lebih yang diperoleh badan atau lembaga nirlaba pendidikan dapat dikecualikan sebagai objek PPh sepanjang sisa lebih tersebut dipakai untuk pembangunan dan/atau pengadaan sarana dan prasarana kegiatan pendidikan atau penelitian paling lama 4 tahun. Namun, apabila penggunaan sisa lebih tidak dipakai untuk pembangunan dan/atau pengadaan dalam 4 tahun tersebut maka sisa lebih tersebut dapat diakui […]
-
Begini Cara Hitung Angsuran PPh Pasal 25 BUMN dan BUMD
Wajib pajak badan usaha milik negara (BUMN) serta badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun memiliki skema penghitungan angsuran PPh Pasal 25 tersendiri. Wajib pajak BUMN dan BUMD tersebut selain wajib pajak bank, wajib pajak masuk bursa, dan/atau wajib pajak lainnya. Sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) PMK 215/2018, angsuran PPh […]
WA only