Mindblown: a blog about philosophy.
-
Negara Mitra IPEF Sepakat Perangi Pencucian Uang, Penggelapan Pajak hingga Korupsi
Pada penyelenggaraan Indo-Pacific Economic Framework Ministerial Meeting (IPEF-MM) hari Sabtu (27/05), para Menteri dan Pejabat Senior dari 14 negara Anggota IPEF yaitu Australia, Brunei Darussalam, Fiji, India, Indonesia, Jepang, Republik Korea, Malaysia, Selandia Baru, Filipina, Singapura, Thailand, Amerika Serikat dan Vietnam kembali bertemu untuk membahas status negosiasi dan menyambut baik kemajuan Pilar IV yang dicapai […]
-
Usai Dipanggil KPK, Pegawai Pajak yang Buka Jasa Konsultan Tutup Usaha
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyampaikan ada empat orang pegawai Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Bea Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu), yang sudah dipanggil untuk mengklarifikasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Keempatnya dipanggil oleh tim Direktorat LHKPN KPK lantaran diketahui turut memiliki usaha yang berpotensi memiliki konflik kepentingan, dengan tanggung jawab mereka di masing-masing Ditjen Kementerian. […]
-
Emak-emak Arisan Rp 2,5 M di Makassar Baru Urus NPWP Usai Viral
Emak-emak peserta arisan Rp 2,5 miliar di Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), baru mengurus Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) setelah viral di media sosial. Hal itu disampaikan pihak Kanwil Ditjen Pajak Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara (Sulselbartra). Dilansir detikSulsel, Senin (29/5/2023), Plt Kabid P2 Humas Ditjen Pajak Sulselbartra Alimuddin Lisaw mengatakan sejumlah peserta arisan ada yang […]
-
Pengadilan Pajak Pindah ke MA, Pakar: Bagaimana Bisa Independen Kalau Masih di Kemenkeu?
Pakar Hukum Tata Negara, Susi Dwi Harijanti, mencatat beberapa hal terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengalihkan sistem Pengadilan Pajak. Itu akan berpindah dari semula di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu) ke Mahkamah Agung (MA). Susi menyatakan, Kementerian Keuangan harus memahami makna Pengadilan Pajak. Sebagai sebuah pengadilan, itu disebutnya harus tunduk pada prinsip-prinsip sebuah pengadilan. Ia lantas […]
-
Gross Split Migas Diubah, Bagi Hasil Sebelum Pajak Lebih Kompetitif
Pemerintah menyusun revisi skema kontrak bagi hasil gross split yang selama ini tertuang dalam Permen ESDM 8/2017. Dalam pembaruan kali ini, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengeklaim bisa mendorong bisnis hulu migas menjadi lebih sederhana, cepat, dan kompetitif. Skema baru gross split ini berjuluk New Simplified Gross Split. Direktur Pembinaan Usaha Hulu Migas […]
Got any book recommendations?
WA only