Author: Admin 07
-
Catat! Per 1 Agustus 2020, PKP wajib lapor PPh 23/26 lewat e-Bupot 23/26
JAKARTA. Mulai 1 Agustus 2020, Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama wajib menggunakan aplikasi e-Bupot 23/26 untuk membuat Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23/26. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengklaim aplikasi ini adalah salah satu inovasi di bidang teknologi informasi yang bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi […]
-
Mulai 17 Agustus, UMKM bisa bikin NPWP di 4 bank BUMN ini
JAKARTA. Mulai 17 Agustus 2020, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mempermudah pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi usaha mikro kecil menengah (UMKM) lewat perbankan. Dalam hal ini, perbankan yang ditunjuk untuk mengurus NPWP UMKM adalah bank-bank di bawah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atawa Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Yakni PT Bank […]
-
Sengketa atas Kegiatan Membangun Sendiri sebagai Objek PPN
RESUME Putusan Peninjauan Kembali (PK) ini merangkum sengketa mengenai kegiatan membangun sendiri sebagai objek pajak pertambahan nilai (PPN) yang belum dilaporkan dalam surat pemberitahuan (SPT). Otoritas pajak berpendapat pembangunan box culvert, kantor, dan gudang yang dilakukan wajib pajak telah memenuhi kriteria sebagai kegiatan membangun sendiri yang dapat dipungut PPN. Atas pembangunan tersebut belum dilaporkan wajib […]
-
Soal Pajak Digital, Ini Fokus Pemerintah Hingga Akhir Tahun
JAKARTA, DDTCNews—Kementerian Keuangan menyatakan kebijakan pajak untuk pelaku ekonomi digital akan dilakukan secara bertahap dengan menimbang potensi dan situasi perpajakan domestik dan internasional. Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal menilai mengurai masalah secara bertahap menjadi solusi paling rasional guna menjawab tantangan pemajakan ekonomi digital dalam menjamin kesetaraan dalam berusaha. Setidaknya ada tiga […]
-
Keluhkan Soal Pajak, Ini Pengakuan Pengusaha Hiburan
JAKARTA, —Asosiasi Pengusaha Hiburan Jakarta (Asphija) mengeluhkan perlakuan pajak bagi usaha hiburan malam baik oleh otoritas pajak pusat maupun daerah di tengah pandemi Covid-19. Ketua Umum Asphija Hana Suryani mengaku bisnis hiburan malam di DKI Jakarta tetap dibebani pajak reklame oleh otoritas pajak daerah dan pajak penghasilan (PPh) Pasal 25 dari otoritas pajak pusat. “Beberapa […]
WA only