Author: Admin 07
-
Pengusaha Jakarta Minta Pemerintah Beri Dispensansi Kredit dan Pajak
JAKARTA — Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia DKI Jakarta Sarman Simanjorang meminta pemerintah memberikan dispensasi kredit dan pajak kepada pelaku usaha. Permintaan keringanan itu diajukan di tengah perpanjangan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di DKI Jakarta. Sarman beralasan perpanjangan PSBB mengakibatkan aktivitas bisnis dari sisi operasional dan perputaran uang di DKI Jakarta semakin […]
-
Sri Mulyani: Saya Tegaskan Tidak Ada Pungutan Baru untuk Pulsa
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menegaskan bahwa tidak memungut pajak baru untuk pembelian pulsa. Namum, pemerintah hanya menyederhanakan mekanisme pemungutan pajak. Penyederhanaan tersebut diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.03/2021 tentang Penghitungan dan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Serta Pajak Penghasilan (PPh) atas Penyerahan atau Penghasilan Sehubungan Dengan Penjualan Pulsa, Kartu Perdana, Token, dan Voucer. “Jadi kalau […]
-
Kemenkeu Jaga Rasio Utang di Angka 38,5 Persen dari PDB
Jakarta – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan selalu mengelola rasio utang pemerintah di kisaran 38,5 persen dari Produk domestik bruto (PDB). Utang tersebut tidak bisa dihindari mengingat penerimaan negara menyusut dampak dari pandemi Covid-19. “Sekarang utang kita sekitar 38,5 persen PDB dan tahun ini akan ada di sekitar 39 persen sampai 41 persen,” kata Wakil Menteri […]
-
Anak Buah Sri Mulyani: Aturan Pajak Pulsa Untungkan Publik
Jakarta, – Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo menyatakan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 06/2021 terkait pemungutan pajak atas penjualan pulsa/kartu perdana, voucer, dan token listrik menguntungkan publik dan negara karena memberikan kepastian hukum. Selain itu, pemungutan disederhanakan. “Jadi sesungguhnya tak perlu terjadi polemik dan kontroversi. Ini hal yang biasa, bahkan menguntungkan publik dan negara,” katanya […]
-
DPR Minta Pungutan Pajak Pulsa hingga Token Listrik Dikaji Ulang
Jakarta – Anggota Komisi XI DPR RI, Heri Gunawan meminta Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 6/PMK.03/2021 tentang Penghitungan dan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Serta Pajak Penghasilan (PPh) atas Penyerahan/Penghasilan Sehubungan Dengan Penjualan Pulsa, Kartu Perdana, Token, dan Voucher, untuk ditinjau ulang. Sebab, menurut dia, aturan tersebut akan membebani rakyat. Dia menyampaikan, saat ini rakyat […]
WA only