Author: Admin 07
-
Target Pajak Hotel Tercapai, Bapenda Banjar Harapkan Perolehan di 2021 Kembali Normal
MARTAPURA – Pajak hotel dan restoran di Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, memenuhi target rasionalisasi Pandemi Covid-19. Tercapainya target pajak hingga akhir Oktober kemarin tak disangka Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Banjar. Menurut Kabid Pendapatan 1 Bapenda Banjar, Heryanto, setelah adanya relaksasi pajak hotel dan restoran yang diberikan Pemkab Banjar beberapa bulan lalu memang terjadi […]
-
Di Depan KPK, Sri Mulyani Curhat Betapa Sulitnya Kelola Keuangan Negara Saat Pandemi
JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menceritakan betapa susahnya mengelola anggaran di tengah situasi tidak menentu akibat pandemi virus corona (Covid-19) dalam acara Anti-Corruption Summit 4 Bekas Direktur Pelaksana Bank Dunia itu mengatakan bahwa pandemi covid – 19 telah berdampak pada ketidakstabilan ekonomi dan pengelolaan fiskal. Sri Mulyani menyebut, penerimaan pajak menurun sedangkan kebutuhan […]
-
JKN Tunggu Aliran Pajak Rokok
JAKARTA — Alokasi pendapatan negara dari pajak rokok kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan hingga kini masih belum berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, padahal dana tersebut seharusnya bisa menekan defi sit anggaran BPJS Kesehatan. Berdasarkan Perpres 82/2018 tentang Jaminan Kesehatan, pemerintah memiliki kewajiban untuk mengalokasikan sebagian pajak rokok untuk penyelenggaraan program Jaminan […]
-
Kondisi Belum Pulih, Pengajuan Insentif Rendah
JAKARTA, Pengajuan insentif pengurangan pajak yang masih rendah juga dipengaruhi tren perlambatan pertumbuhan investasi. Kondisi ini sekaligus mengonfirmasi kondisi ekonomi yang terkena dampak pandemi Covid-19 belum pulih.Berdasarkan data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), sebanyak 26 perusahaan mengajukan pengurangan pajak (tax allowance) pada 1 Januari – 1 November 2020 dengan rencana investasi Rp 28,3 triliun. Mereka […]
-
Otonomi Daerah Tak Goyah
JAKARTA — Kewenangan pemerintah daerah dalam menetapkan tarif dan retribusi masih kukuh setelah pemerintah pusat memutuskan untuk melakukan intervensi khusus pada program prioritas nasional. Artinya, di luar program tersebut, intervensi tarif tidak bisa dilakukan oleh pemerintah pusat. Ketentuan tersebut tertuang dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan […]