Author: Admin 07
-
UU Ciptaker Sulit Dongkrak Daya Saing dan Gaet Investasi, Kenapa?
JAKARTA — Kalangan ekonom memandang gaduhnya pengesahan omnibus law UU Cipta Kerja saat ini akibat tujuan kontradiktif antara mendongkrak daya saing dan fasilitas yang diatur untuk tenaga kerja. Kepala Center of Industry, Trade, and Investment Indef Andry Satrio Nugroho menilai UU Cipta Kerja bukan satu hal yang pada akhirnya akan mencapai tujuan meningkatnya daya saing […]
-
OECD Tekankan Implementasi Pajak Digital di Tengah Pandemi Covid-19
Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi atau Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) menekankan pentingnya penerapan pajak digital di tengah wabah pandemi virus corona (Covid-19) saat ini. Direktur Pusat Kebijakan dan Administrasi Pajak OECD Pascal Saint-Amans mengatakan, pemerintahan di seluruh dunia perlu memiliki database pajak digital guna menghimpun pendapatan negara saat masa krisis seperti sekarang. […]
-
Penerimaan Pajak Triwulan III di Sumbar Menurun
PADANG – Penerimaan pajak di Sumatra Barat pada triwulan III/2020 menurun dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu dampak Covid-19, kata Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPB) Sumbar Heru Pudyo Nugroho. Dia mengatakan hingga 30 September 2020 atau di triwulan III, capaian penerimaan sektor pajak 59,59 persen atau senilai Rp2,71 triliun, dan hal itu masih dibawah […]
-
Ada yang Bermain! HJE Rokok 100 Persen Dinilai Tak Tepat
JAKARTA – Kalangan industri hasil tembakau (IHT) menilai kebijakan pemerintah untuk memberlakukan Harga Jual Eceran (HJE) rokok sebesar 100 persen dari harga banderol itu tidak tepat. Ketua Gabungan Perusahaan Rokok (Gapero) Surabaya Sulami Bahar menyatakan kebijakan HJE 85 persen yang berlaku saat ini sudah tepat dan tidak perlu diubah-ubah. Menurut dia, tidak ada perusahaan rokok […]
-
Sederet Keuntungan UU Cipta Kerja yang Diklaim Pemerintah
Jakarta, Pemerintah mengklaim Undang-Undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker) memberikan sederet manfaat bagi masyarakat. Salah satunya soal jaminan kehilangan pekerjaan (JKP). Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan JKP akan dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan. Nantinya, pemerintah akan berkontribusi dalam hal penguatan dana di lembaga tersebut. “Justru dengan uu ini, kehadiran negara hadir dalam bentuk […]
WA only