Author: Admin 20
-
Jawab Tantangan Remote Working, OECD Model Diperbarui
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) resmi memperbarui OECD Model Tax Convention on Income and on Capital (OECD Model). Dalam pembaruan ini, OECD memberikan panduan mengenai masalah penentuan bentuk usaha tetap (BUT) yang timbul akibat praktik kerja jarak jauh atau remote working. Tak hanya itu, OECD Model terbaru juga memperkuat source taxation atas penghasilan […]
-
DJP Rombak Aturan Pajak: Biaya Suap Dilarang, Manipulasi Omzet Disikat
Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) Bimo Wijayanto mengatakan dirinya telah mengubah sejumlah Peraturan Pemerintah (PP) turunan dari Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Bimo menyebut ada 5 PP yang telah diterbitkan oleh DJP. Ini antara lain Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2022 tentang penerapan terhadap Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. […]
-
DJP Rilis Portal Validasi dan Registrasi NIK Pegawai secara Massal
Ditjen Pajak (DJP) akhirnya merilis portal yang dapat digunakan untuk validasi dan registrasi massal Nomor Induk Kependudukan (NIK) pegawai. Layanan itu diberikan melalui Portal NPWP versi 2.1 yang dapat diakses pada laman: https://portalnpwp.pajak.go.id. Layanan tersebut dapat digunakan oleh wajib pajak badan pemberi kerja dan instansi pemerintah untuk melakukan validasi kesesuaian NIK, nama, nomor telepon, dan […]
-
Kementerian Keuangan: Pajak Karbon Belum Prioritas di APBN 2026
DIREKTUR Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu menyatakan pungutan pajak karbon belum menjadi prioritas untuk diterapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja (APBN) 2026. Pemerintah bakal lebih mengutamakan instrumen perdagangan karbon global. Febrio menyatakan pemerintah masih memprioritaskan target pertumbuhan ekonomi tahun depan. “(Pajak karbon) enggak prioritas. Kita fokus di belanja, pertumbuhan ekonomi,” ucapnya […]
-
Manuver Bos Pajak Kejar Target Setoran Rp 2.000 T
Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengungkapkan sejumlah strategi yang akan ia terapkan untuk mengejar target penerimaan pajak tahun ini senilai Rp 2.189,3 triliun, dan 2026 sebesar Rp Rp 2.357,7 triliun . Bimo memastikan, strategi yang akan dimanfaatkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan tidak dengan mengluarkan kebijakan perpajakan baru, seperti menaikkan tarif ataupun menyasar objek […]
WA only