Author: Admin 20

Pemerintah China terus berupaya mendorong angka kelahiran. Yang terbaru, negara ini mencabut aturan bebas pajak obat dan alat kontrasepsi. Reuters melaporkan, aturan tersebut telah berlaku selama tiga dekade. Nah, mulai 1 Januari tahun ini, obat dan alat kontrasepsi kembali dikenakan pajak. Kondom dan pil kontrasepsi dikenakan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 13%, tarif standar untuk […]

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat capaian signifikan dalam implementasi Coretax pada awal 2026. Hingga 2 Januari 2026 pukul 10.04 WIB, sebanyak 11,19 juta wajib pajak telah berhasil mengaktivasi akun Coretax. Jumlah tersebut setara sekitar 75% dari total 14,9 juta wajib pajak yang wajib menyampaikan SPT Tahunan 2024. Capaian ini menunjukkan tingkat adopsi yang […]

Pemerintah resmi melanjutkan dua insentif pajak yang telah diberikan pada tahun lalu hingga akhir tahun 2026 mendatang. Ada dua stimulus yang diberikan, yakni pajak pertambahan nilai (PPN) ditanggung pemerintah (DTP) untuk pembelian properti dan pajak penghasilan (PPh) 21 DTP untuk karyawan pada lima sektor usaha. Insentif PPN DTP pembelian properti, tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan […]

Pemerintah terus membenahi sistem inti administrasi perpajakan (Coretax) sebagai tulang punggung reformasi perpajakan nasional. Setelah melalui sejumlah per baikan teknis, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan sistem ini sudah beroperasi dengan lebih stabil dan siap digunakan oleh wajib pajak. Meski demikian, pemerintah tidak menutup mata terhadap potensi kendala ke depan.Penyempunaan sistem akan tetap dilakukan seiring […]

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Kementerian Koperasi dan uKM resmi menjalin kerjasama pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) badan bagi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Kerjasama tersebut ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerjasama (PKS) oleh Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto dan Deputi Bidang Kelembagaan dan Digital Koperasi Kemenkop Henra Saragih, Kamis (18/12). Kebijakan ini menjadi bagian […]