Author: Admin 20
-
Purbaya Akui Penerimaan Pajak Seret, Janjikan Perbaikan ke Depan
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengakui realisasi penerimaan pajak dalam tahun berjalan ini masih jauh dari target 2025. Dia pun berjanji akan memacu penerimaan pajak ke depannya. Purbaya menilai penerimaan pajak belum optimal salah satunya karena Indonesia baru mau pulih dari tekanan ekonomi, sosial dan politik pasca demonstrasi besar-besaran pada Agustus-September 2025. Menurutnya, kondisi kala […]
-
Kepatuhan Pajak Kini Jadi Syarat Persetujuan RKAB Tambang
Kepatuhan pajak kini resmi menjadi salah satu syarat dalam persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) pada perusahaan mineral dan batu bara (minerba). DJP dan Kementerian ESDM bersinergi melalui pengembangan sistem pengajuan RKAB yang terhubung langsung dengan data perpajakan. Melalui integrasi ini, setiap wajib pajak sektor minerba harus memastikan seluruh kewajiban perpajakannya telah dipenuhi (tax […]
-
Deretan Upaya DJP Tagih Tumpukan Piutang Pajak Hampir Rp140 Triliun
Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat saldo piutang pajak neto sudah dikurangi penyisihan piutang awal 2025 tercatat sebesar Rp35,25 triliun. Pada rapat dengar pendapat (RDP) lanjutan dengan Komisi XI DPR, Rabu (26/11/2025), Dirjen Pajak Kemenkeu Bimo Wijayanto menyampaikan bahwa sebagian besar nilai saldo piutang tersebut merupakan piutang dengan umur sampai dengan satu tahun. Namun […]
-
Realisasi Penerimaan PPh OP & PPh 21 Terkontraksi, Ditjen Pajak Jelaskan Penyebabnya
Kementerian Keuangan mencatat realiasi penerimaan pajak dari pajak penghasilan (PPh) orang pribadi (OP) dan PPh 21 mencapai Rp 191,66 triliun hingga Oktober 2025, atau terkontraksi 12,8% year on year (yoy) atau bila dibandingkan periode sama tahun lalu. Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menyampaikan, terkontraksinya penerimaan dari PPh orang pribadi dan PPh 21 akibat terdampak kebijakan tarif efektif […]
-
MUI Sampaikan Beberapa Rekomendasi Terkait Pajak, Apa Saja?
Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyampaikan beberapa rekomendasi kepada pemerintah seiring dengan penerbitan fatwa pajak berkeadilan oleh organisasi tersebut. Menurut MUI, pemerintah perlu mewujudkan perpajakan yang berkeadilan dengan menerapkan pembebanan pajak yang sesuai dengan kemampuan wajib pajak (ability to pay). “Oleh karena itu perlu adanya peninjauan kembali terhadap beban perpajakan terutama pajak progresif yang nilainya dirasakan […]
WA only