Author: Admin 20
-
Penerimaan Pajak Terkontraksi 7% pada Semester I-2025
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan realisasi penerimaan pajak mencapai Rp 831,26 triliun pada semester I-2025 atau kontraksi 7% year on year (yoy). Penerimaan pajak itu baru mencapai 38% terhadap target dalam APBN 2025. “Kami berharap akselerasi pendapatan khususnya untuk pajak di kuartal II akan terus berlangsung di kuartal III dan IV,” ucap Menteri Keuangan Sri Mulyani […]
-
Sri Mulyani: Kewajiban Negara pada 2024 Capai Rp 10.269 triliun
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan hingga akhir 2024 negara memiliki kewajiban, termasuk utang, sebesar Rp 10.269 triliun. Kemudian, negara memiliki total aset Rp 13.692,4 triliun dan ekuitas berada di posisi Rp 3.424,4 triliun. Menurut Sri Mulyani, kondisi fiskal negara hingga akhir 2024 ini bisa diandalkan untuk menopang pembangunan nasional. “Ini menggambarkan kekayaan bersih negara dan […]
-
Sri Mulyani Pangkas Proyeksi Ekonomi Mentok di 5%, Defisit Melebar
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 hingga semester I-2025, serta outlook ekonomi makro hingga akhir tahun. Laporan tersebut menunjukkan proyeksi ekonomi dan penerimaan pajak yang dipangkas lebih rendah. “APBN 2025 luar biasa sangat dinamis dalam pelaksanaannya karena berbagai faktor,” kata Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Badan […]
-
Waspada Risiko Kontraksi Setoran Pajak
TEKANAN terhadap penerimaan pajak belum usai. Setoran pajak pada semester I2025 diperkirakan masih terkontraksi. Kepala Laboratorium Departemen Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (UGM) Kun Haribowo menghitung, penerimaan pajak semester I-2025 berisiko terkontraksi 35%40% dibanding periode yang sama tahun lalu yang tercatat Rp 885 triliun. Ini pun dengan asumsi penerimaan pajak lainnya tumbuh positif. Salah […]
-
Batas Omzet Rp4,8 Miliar sebagai Pemungut PPN Dinilai Terlalu Tinggi
Anggapan bahwa batas omzet untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak (PKP) terlampau tinggi kembali muncul. Kali ini rekomendasi agar Indonesia mereformulasi threshold PKP disampaikan oleh Asean+3 Macroeconomic Research Office (AMRO) dalam laporannya. Topik tersebut menjadi salah satu ulasan media nasional pada hari ini, Selasa (24/6/2025). Pemungutan PPN Indonesia dinilai belum efisien akibat tingginya threshold PKP […]
WA only