Author: Admin 20
-
OECD Beri Saran untuk Kerek Pendapatan RI, Bukan Cuma PPN 12%
Informalitas dan tingkat kepatuhan pajak yang rendah merupakan tantangan utama bagi pemerintah dalam menghimpun pajak. Untuk itu, OECD menyampaikan penting bagi pemerintah untuk meningkatkan pendapatan dari pajak. Dalam OECD Economy Surveys Indonesia edisi November 2024, tercatat dalam beberapa tahun terakhir harga komoditas telah menyumbang sebagian dari penurunan rasio penerimaan pajak terhadap PDB sebelum pandemi dan […]
-
Pengamat Ungkap Berbagai Macam Efek Buruk Akibat Penerapan PPN 12 Persen
Pemerintah memastikan tetap menaikkan Pajak Pertambahan Nilai disingkat PPN 12 persen mulai 1 Januari 2025 mendatang, sebelumnya saat ini 11 persen. Hal ini menuai reaksi pro-kontra dari berbagai pihak terutama masyarakat yang kurang setuju. Pengamat pun menilai bahwa kebijakan ini dapat menimbulkan berbagai macam efek yang merugikan. Adapun kenaikan pajak menjadi 12 persen itu berdasarkan […]
-
UU HPP Belum Sentuh 3 Jenis Pajak, Mengapa PPN Jadi Prioritas?
Deputi Direktur Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Ruben Hutabarat menyoroti tiga jenis pajak yang belum dijalankan pemerintah dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Pasalnya, ada tiga tiga objek lainnya yang tertuang dalam UU HPP yang belum digencarkan oleh regulator. Hal ini yang membuat Ruben mempertanyakan mengapa kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi […]
-
Mengapa Harga Beras Bisa Ikut Naik Imbas Kenaikan PPN 12 Persen
Ketua Komunitas Industri Beras Rakyat (Kibar), Syaiful Bahari, menyebut beras masuk kategori barang yang tak kena pajak pertambahan nilai (PPN) 12 persen. Tapi kenaikan tarif bakal berdampak pada harga beras karena ada biaya lain dalam proses produksi yang terdampak. “Harus dilihat beras itu barang perantara untuk end user dan pembentukan harga beras atau Harga Pembelian […]
-
Komisi Informasi Desak Transparansi Pajak Agar Tak Diselewengkan
Komisi Informasi (KI) Pusat mendesak transparansi pajak oleh pemerintah dalam sosialisasi kebijakan terkait pajak, termasuk tentang kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12%. KI Pusat menilai kecenderungan penyelewengan akan meningkat, jika tidak ada transparansi yang mendasari kebijakan pemerintah tersebut. “Untuk pemerintahan yang tidak terbuka, kekuasaan itu cenderung untuk diselewengkan. Maka pemerintahan terbuka menjadi sangat penting,” […]
WA only