Author: Admin 20
-
Penerima Tax Holiday Kena Pajak Minimum, BKPM Siapkan Insentif Baru
Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal akan menyiapkan insentif alternatif untuk wajib pajak badan yang memanfaatkan pengurangan PPh badan atau tax holiday. Meski penerima tax holiday yang tercakup dalam ketentuan pajak minimum global akan dikenai pajak tambahan minimum domestik, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani mengatakan pengenaan pajak minimum tersebut akan dikompensasi melalui insentif […]
-
Kemenkeu Resmi Perpanjang Tax Holiday hingga Akhir 2025, Simak Kisi-Kisinya
Pemerintah telah resmi memperpanjang aturan tax holiday atau insentif pembebasan pajak bagi korporasi. Simak kisi-kisi perpanjangan insentif pajak tax holiday. Sebagai informasi, menurut Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 130/2020, insentif pajak berakhir pada 9 Oktober 2024. Dengan perpanjangan itu, tax holiday berlaku hingga 31 Desember 2025. Aturan perpanjang tax holiday tertuang dalam PMK Nomor 69/2024 […]
-
Tax Holiday Diperpanjang Sampai 2025, Begini Kriteria Penerima!
Pemerintah telah resmi memperpanjang pemberian insentif fiskal berupa tax holiday atau pembebasan pajak penghasilan (PPh) badan hingga 100% sampai dengan Desember 2025. Namun, kini ada kriteria khusus penerimanya, karena adanya pemberlakuan pajak minimum global atau global minimum tax (GMT). Sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69 Tahun 2024. “Jadi kita ada data juga nanti […]
-
Beleid Tax Holiday Dinilai Tak Menarik
Kementerian keuangan resmi memperpanjang fasilitas tax holiday untuk industri pionir hingga Desember 2025. Kebijakan itu tertuang dalam Peraturan Mentri Keuangan (PMK) Nomor 69 Tahun 2024 yang diteken Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada 8 Oktober 2024. Meski begitu, tax holiday dinilai bukan menjadi faktor utama untuk mendongkrak investasi di Indonesia. Wakil Ketua Bidang Kebijakan Publik […]
-
Pemerintah Akan Kenakan Sanksi Pajak Terhadap 537 Perusahaan Kelapa Sawit Beroperasi Tanpa HGU
Pemerintah fokus pada penertiban 537 perusahaan/badan hukum yang memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP) tanpa Hak Guna Usaha (HGU). Perusahaan yang tetap beroperasi tetapi tidak memiliki HGU akan dikenakan sanksi dalam bentuk denda pajak. Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional(BPN) sedang melakukan evaluasi lebih rinci. “Sanksi utama yang akan diterapkan adalah denda pajak, dengan […]
WA only