Author: Admin 20
-
Prabowo Tak Bahas Soal PPN 12% di Retreat Magelang
Presiden Prabowo Subianto belum memiliki keputusan untuk merealisasikan amanat Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) sebesar 12% pada Januari 2025. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, saat mengumpulkan seluruh menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih di Magelang pada 24-27 Oktober 2024, perihal kenaikan PPN menjadi 12% tak disinggung sama sekali. “Enggak, enggak (dibahas),” […]
-
PPN DTP Kendaraan Listrik, Ekonom Sebut Mobil Mewah Tidak Perlu
Pemerintah telah memberikan insentif PPN DTP (Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah) untuk kendaraan listrik berlaku pada masa pajak Januari–Desember 2024. Meski begitu penjualan mobil sepanjang tahun 2024 justru mengalami penurunan. Ekonom Universitas Paramadina Jakarta, Wijayanto Samirin melihat PPN DTP untuk kendaraan listrik penerapannya sudah tepat tetapi masih perlu ada modifikasi kebijakan. Menurutnya hanya mobil listrik […]
-
Sekolah Internasional Bakal Kena PPN 20%, Dubes Kompak Protes
Para duta besar dari negara sahabat meminta Inggris untuk tidak mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 20% atas jasa pendidikan di sekolah internasional. Duta Besar Jerman untuk Inggris Miguel Berger mengatakan pengenaan PPN atas jasa pendidikan di sekolah Jerman yang berlokasi di Inggris akan mengurangi jumlah siswa yang menempuh pendidikan di sekolah tersebut. “Deutsche Schule […]
-
Sumbar Berlakukan Diskon Pajak Kendaraan hingga 25%, Ini Syaratnya
Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sumatra Barat memberlakukan diskon pajak kendaraan hingga 25% bagi pengendara yang membayar pajak sebelum akhir tahun 2024 ini. Kepala Bapenda Sumbar Syefdinon mengatakan diskon pajak kendaraan itu khusus untuk kendaraan yang plat nomor wilayah Sumbar dan sudah bisa melakukan pembayaran pajak terhitung Oktober – Desember 2024 mendatang. “Jadi untuk mendapatkan […]
-
Coretax DJP: Faktur yang Dibuat PKP Bakal Harus Cantumkan Kode Barang
Pengusaha kena pajak (PKP) yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak (BKP/JKP) harus mencantumkan kode barang dan jasa dalam faktur pajak. Penyuluh Pajak Ahli Pertama Ditjen Pajak (DJP) Iqbal Rahadian mengatakan fitur pencantuman kode barang atau jasa dalam faktur pajak tersebut bakal tersedia pada aplikasi coretax administration system. “Bisa jadi antarperusahaan itu […]
WA only